Jakarta, Aktual.co — Poltracking Indonesia berpendapat jangka waktu enam bulan jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) memang diperlukan evaluasi para bagi para menterinya.
Terutama, sambung dia, terkait dengan masalah kondisi komunikasi baik antar kementerian dengan Menteri Koordinator serta presiden dan kepada publik.
“Soal Nawacita dan Trisakti mungkin saja pernah dikerjakan pemerintah. Tapi belum dikomunasikan dengan baik kepada publik. Maka itu mungkin perlu juga evaluasi komunikasi pemerintahan terhadap publik oleh istana,” kata Hanta, di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/5).
Dia pun mengatakan, komunikasi pemerintah kepada publik terkait capaian atau pun kinerja yang telah dilakukan tentu perlu disampaikan. Seperti yang dilakukan di era orde baru.
“Mungkin kita ingat zaman pak Soeharto di mana Pak Harmoko dan pak Moerdiono saat itu harus menjelaskan harga cabe kriting buat publik. Ya mungkin saja sudah banyak yang dilakukan pemerintah buat publik, tapi tidak dikomuunikasikan dengan baik,” ujar dia.
Oleh Karena itu, sambung dia, reshuffle adalah instrumen yang dilakukan presiden sebagai pemegang hak prerogratif.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
Wisnu
