“Sekarang persoalannya di birokrasi bersih itu adalah pengawasan. Seperti untuk inspektorat di kabupaten itu ada dibawah bupati. Itu strukturnya sudah salah. Bagaimana dia mau mengawasi bupati. Malah-malah dia bisa bersepakat dengan yang diawasi. Karena itu saya usulkan inspektorat dibawah gubernur, setingkat Sekda lah,” urai mantan Panglima TNI itu.
Selama ini, Moeldoko menyatakan, persoalan birokrat yang bermasalah terkait perizinan, pendanaan, serta pengadaan barang dan jasa. Sehingga perlu pencegahan dari pemerintah berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Agenda ‘leaderstalk’ sendiri, diakuinya bukan hal baru. Ini pernah digulirkan era Wakil Presiden RI Boediono yang mengundang sejumlah kepala daerah pada pertemuan setiap tiga bulan sekali berbagi program kerja unggulan untuk menggeliatkan kinerja pemerintah daerah. Namun, ide ini kemudian dikembangkan Moeldoko untuk lebih mempercepat optimalnya birokrasi.
Agenda ini menjadi agenda rutin Kantor Staf Presiden (KSP) bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN).
Terhadap hal ini, pengamat mengapresiasi langkah Moeldoko dan KSP. Dr. Nugroho Pratomo, Ekonom Universitas Indonesia (UI) menganggap program leaderstalk yang digulirkan Moeldoko sebagai terobosan yang solutif untuk memperbaiki sistem birokrasi di Indonesia.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
