Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) memimpin rapat terbatas bersama Menteri Kabinet Kerja membahas peningkatan investasi swasta di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (19/7). Menurut Presiden, untuk menggerakkan roda perekonomian nasional, pemerintah harus melibatkan swasta, terutama dalam pembangunan infrastruktur. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/Spt/16

Jakarta, Aktual.com – Setelah hampir dua tahun berbicara masalah poros maritim, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan sekarang saatnya berbicara percepatan implementasi poros maritim. Dengan 2/3 wilayahnya berupa laut dan air, Indonesia harus mampu memanfaatkan posisi strategis yang terletak di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik ini.

“Lokasi geostrategis ini harus kita manfaatkan dengan baik dalam rangka membangun, mengembangkan pelabuhan-pelabuhan yang ada, pelabuhan-pelabuhan kita,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (ratas) membahas masalah poros maritim, dilansir Aktual dari Setkab, Minggu (21/8).

Menurut Presiden, kita juga harus memberikan prioritas kepada pembangunan infrastruktur, konektivitas antar pulau, dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut. Karena itu, Presiden mengingatkan dirinya telah beberapa kali menyampaikan, yang berkaitan dengan seaport, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pengolahan ikan.

“Saya memiliki harapan yang sangat besar, bahwa pembangunan laut di sepanjang pantai yang kita punyai, terutama yang berbatasan dengan Selat Malaka, Natuna, Batam, dan Sumatera Utara atau Medan, bisa betul-betul kalau kita serius bisa kita kembangkan menjadi sebuah pelabuhan dengan kelas dunia,” tutur Presiden.

Presiden juga mengingatkan tentang perlunya pemanfaatan kekayaan laut yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Aktivitasnya, lanjut Presiden, mencakup banyak sektor, yang berkaitan dengan perhubungan laut, industri maritim, perikanan dan industri perikanan, wisata bahari, energi dan sumberdaya mineral yang berkaitan dengan sumber daya alam laut, pariwisata, dan jasa-jasa kelautan. “Saya kira banyak sekali yang bisa kita kembangkan,” ujarnya.

Terakhir, Presiden Jokowi mengingatkan kepada jajarannya agar tidak mengabaikan penerapan diplomasi dan pembangunan kekuatan maritim dalam rangka menjaga kedaulatan laut. Menurut Presiden, ancaman Indonesia bukan hanya menghadapi hal yang berkaitan dengan pencurian ikan (illegal fishing) tetapi juga pengrusakan lingkungan dan pengrusakan ekosistem laut.

Artikel ini ditulis oleh:

Antara
Eka