Demo Nelayan Reklamasi
Ratusan nelayan dari berbagai wilayah melakukan aksi penolakan Reklamasi Teluk Jakarta, di Pelabuhan Muara Angke dan di Pulau G, Jakarta Utara, Minggu (17/4/2016). Dalam aksinya mereka menuntut agar seluruh proyek reklamasi di teluk Jakarta dihentikan dan Keppres No. 52 Tahun 1995 dan Perpres 54 Tahun 2008 yang melegitimasi proyek reklamasi dicabut.

Jakarta, Aktual.com – Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Armand Manila, mengatakan bahwa program poros maritim dunia yang menjadi visi Presiden Joko Widodo perlu memiliki tujuan yang jelas sehingga berjalan sesuai arah.

“Poros maritim tak tentu arah ketika keluarga nelayan terusir dari lautnya sendiri,” kata Armand Manila dalam keterangannya, Kamis (12/1).

Menurutnya, hal itu juga dapat diperburuk dengan belum diakuinya secara jelas perempuan nelayan sebagai subjek hukum di perundang-undangan Indonesia. Padahal, diakuinya kaum perempuan nelayan juga sangat penting untuk mendapatkan dukungan yang mencukupi dan memadai dari negara.

Selain itu, berdasarkan temuan Kiara dari hasil survei 2016, minimnya perlindungan Negara bagi pekerja perikanan membuat mereka rentan menjadi korban perbudakan di atas kapal.

Tercatat 92 persen persoalan yang dialami oleh ABK asal Indonesia yang bekerja di kapal ikan dan hanya delapan persen persoalan yang dialami oleh pekerja yang bekerja di kapal niaga.

“Kehadiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, seyogyanya bisa menjadi sarana bagi masyarakat pesisir untuk sejahtera dan berdaulat atas hak konstitusionalnya,” jelas Armand.

Presiden Jokowi, lanjut dia, harus berani mengevaluasi, bahkan menghentikan seluruh proyek pembangunan yang berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat pesisir.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengajak semua pihak bekerja keras dalam mewujudkan konsep poros maritim yang merupakan salah satu visi pemerintahan Republik Indonesia saat ini.

“Kita sharing kebijakan pemerintah yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK dalam rangka menjadikan Indonesia poros maritim dunia,” kata Menteri Susi.

Poros maritim adalah titik asal dan bukan bagian dari jalur atau konektivitas lainnya sehingga poros membuat aktivitas ekonomi yang menghidupkan sekelilingnya. Diperlukan kerjasama dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan, termasuk dalam mewujudkan visi besar tersebut.

“Indonesia sentralnya di banyak titik dan saya harapkan setiap titik bisa membangun daerahnya sendiri,” demikian Susi. (Antara)

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS