Menteri Koordinator Perekonomian, Airlanggar Hartarto dalam acara BRI Microfinance Outlook 2022 yang dipantau secara virtual di Jakarta, Kamis (10/2).
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlanggar Hartarto dalam acara BRI Microfinance Outlook 2022 yang dipantau secara virtual di Jakarta, Kamis (10/2).

Jakarta, Aktual.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap BRI mampu memenuhi target 30 persen porsi penyaluran kredit perbankan bagi UMKM pada 2024.

“Yang penting adalah agregatnya. Silakan Kementerian BUMN yang mengatur, dana kredit sudah dimiliki oleh BRI yang menguasai 80 persen, bisa di share dengan BUMN lain juga mungkin dengan sektor lain di Himbara maupun Perbanas,” kata Menko Airlangga dalam acara BRI Microfinance Outlook 2022 yang disiarkan secara daring di Jakarta, Kamis (10/2).

Airlangga menjelaskan bahwa Presiden Jokowi menargetkan penyaluran kredit untuk sektor UMKM sebesar Rp1.800 triliun pada 2024, namun target tersebut tidak untuk masing-masing perbankan karena tidak semua perbankan fokus pada penyaluran kredit UMKM.

“Nah sekarang rata-rata Rp1.200 triliun dan untuk KUR sebetulnya hanya Rp372 triliun sehingga tentu masih ada delta yang cukup besar dan bisa diisi untuk pemberdayaan usaha kecil dan menengah,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada pedagang kaki lima dan pemilik warung, bisa digunakan BRI untuk dilanjutkan dengan penyaluran kredit super mikro termasuk melalui PNM untuk mendorong inklusi keuangan.

“Ini kita bisa mendorong financial inclusion. Dukungan UMKM terus dorong dan tentu kita melihat bahwa BRI adalah salah satu yang memberikan loan besar pada sektor usaha kecil dan menengah,” tutur dia.

Lebih lanjut Airlangga menuturkan bahwa kinerja perekonomian terus membaik. Dilihat dari indikator di sisi perbankan dana pihak ketiga dan jumlah kredit perbankan tumbuh masing-masing 12,2 persen dan 5,2 persen serta NPL (Non Performing Loan) atau kredit macet yang naik 3 persen.

Untuk penanganan dari sisi kesehatan, pemerintah meningkatkan level PPKM menjadi level 3 terutama di provinsi Jawa untuk mencegah kenaikan kasus COVID-19 akibat varian Omicron. Pemerintah juga mengalokasikan dana sebesar Rp452 triliun yang difokuskan pada pemulihan perekonomian dan penanganan COVID-19.

“Omicron ini dari segi grafik akan lebih cepat tetapi dari segi bandwidth atau amplitudonya lebih sempit ini yang tentu kita harapkan, puncak pada bulan Februari dan berharap di bulan Maret akan mulai landai,” kata Airlangga.

(A. Hilmi)