Sumut, Aktual.com – Anggaran untuk pengembangan pertanian di Kabupaten Humbang Hasudutan, Sumatera Utara tak memadai. Padahal, potensi pertanian di kabupaten baru ini sangat prospektif.
Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo saat memimpin delegasi kunjungan kerja Komisi IV ke Kabupaten Humbang Hasudutan, Sumut, baru-baru ini menyatakan, daya serap anggaran pertanian di kabupaten yang baru tersebut juga tak luput dari pantauan Komisi IV DPR.
“Kami mengkhususkan langsung ke Kabupaten Humbang Hasundutan untuk melihat percontohan penyerapan alokasi anggaran di salah satu kabupaten termuda di Sumut,” katanya.
Dari hasil pertemuan dilapangan, diketahui anggaran yang dimiliki Kabupaten Humbang Hasundutan hanya sekitar Rp400 juta. Itu dirasa tidak cukup untuk program pengembangan pertanian dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Permasalahan ini akan kami bahas di pusat dalam pembahasan APBN-P. Sebab kami meyakini kabupaten ini akan berkembang dan dapat meningkatkan perekonomian daerahnya. Kami melihat ada potensi besar di sektor pertanian,” ucap politisi Gerindra itu.
Lebih lanjut Edhy mengatakan, selain anggaran yang kurang, permasalahan sarana prasarana yang tidak memadai untuk meningkatkan produk dan produktivitas masyarakat dalam bercocok tanam. Kurangnya distribusi pupuk dari pemerintah dan masalah pemasaran hasil pertanian para petani juga dinilai masih rendah.
“Kami akan langsung sampaikan permasalahan ini ke pemerintah, agar cepat diselesikan. Kami juga sudah melihat langsung banyaknya lahan tidur yang belum disentuh masyarakat karena permasalahan sarana prasaran yang tidak memadai,” jelasnya.
Bila permasalahan ini sudah ditangani, Kabupaten Humbang Hasudutan bisa menjadi contoh bagi kabupaten lain dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
Sebelumnya, Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor, mengatakan, pihaknya berharap adanya perhatian khusus dari DPR mengenai alokasi APBN-P.
“Anggaran yang diterima sebesar Rp433.829.000 untuk sektor pertanian. Kami berharap, ada perhatian khusus saat pembahasan APBN-P, agar kami bisa meningkatkan sarana prasaran guna mengembangkan sektor pertanian,” harap Dosmar.
Ditambahkannya, walau kabupaten yang dipimpinnya punya potensi pertanian yang baik, tapi masyarakat setempat belum sepenuhnya menikmati dari hasil komoditas pertaniannya. Dosmar berharap, Komisi IV DPR dapat membantu pengalokasian anggaran pertanian yang lebih memadai.
Artikel ini ditulis oleh:
