Jakarta, Aktual.com — Semakin menumpuknya utang luar negeri Indonesia, baik itu utang pemerintah maupun swasta menjadi sinyal bahaya pada pemerintahan Joko Widodo saat ini. Sehingga potensi gagal bayar (default) pun semakin besar.
Hingga kuartal I 2016 ini, secara keseluruhan utang luar negeri pemerintah dan swasta mencapai USD315,985 miliar atau sebesar Rp4.202 triliun.
“Padahal utang yang besar itu akan semakin menambah risiko yang dihadapi Indonesia, baik swasta maupun pemerintah,” ingat pengamat ekonomi politik dari Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno, Salamuddin Daeng kepada Aktual.com, Kamis (19/5).
Dia pun memeberi contoh beberapa korporasi besar yang harus bangkrut gara-gara gagal bayar salam jumlah besar. Belum lama ini, kata Daeng, perusahaan telekomunikasi Trikomsel gagal bayar terkait obligasi dolar Singapura pada tahun 2015 akibat defresiasi rupiah.
Kemudian, ada juga penambang batubara Berau Coal Energy Tbk yang gagal bayar. Juga di sektor yang sama dialami PT Bumi Resources Tbk yang sebelumnya juga gagal bayar pada 2014.
“Sehingga dengan melihat track record yang sama, besar kemungkinan pemerintahan Jokowi ini akan gagal bayar pada tahun 2016 dikarenakan APBN yang jauh dari target atau defisit fiskal yang lebar,” tandas Daeng.
Berdasar data Bank Indonesia (BI), utang luar negeri dan investasi asing dalam surat utang negara (SUN) dan swasta telah menyebabkan defisit pendapatan primer yang besar mencapai USD28,15 miliar sepanjang tahun 2015.
“Hal ini berarti, uang yang keluar dari ekonomi Indonesia sebesar Rp374,41 triliun tanpa ada penggantinya,” tegas dia.
Namun sayangnya dengan kondisi yang mengkhawatirkan itu, pemerintah dan swasta saling bersaing untuk menyelamatkan diri masing masing. Bahkan kebijakan pemerintah menetapkan bunga obligasi lebih tinggi dibandingkan dengan bunga deposito perbankan, dalam rangka mencari uang untuk menambal ABPN tersebut.
“Tindakan pemerintah ini tentu akan mempercepat ambruknya sektor keuangan, khususnya perbankan nasional,” tukas Daeng.
Menurut catatan BI, utang luar negeri pemerintah hingga kwartal I 2015 sebesar USD151,312 miliar. Sedangkan utang luar negeri swasta senilai USD164,673 miliar.
“Jadi secara keseluruhan utang luar negeri pemerintah dan swasta mencapai USD315,985 miliar atau sebesar Rp. 4.202 triliun,” tegasnya.
Penambahan utang luar negeri yang besar itu juga dikontribusikan oleh Pemerintahan Joko Widodo ini. Sejak mulai memerintah kuartal IV 2014 lalu hingga kuartal I 2016 ini, utang luar negeri pemerintah meningkat US$ 21,576 miliar, dan swasta meningkat senilai US$ 22,657 miliar.
“Sehingga secara keseluruhan utang luar negeri meningkat Rp.588,30 triliun,” tegasnya.
Sementara itu, lanjut dia, utang dalam negeri pemerintah dalam bentuk surat utang negera mencapai Rp1,327,44 triliun dan mengalami peningkatan senilai Rp235,09 triliun antara September 2014 – Desember 2015.
“Jadi, pemerintahan Jokowi adalah yang paling berprestasi dalam menciptakan utang ini,” tandas Daeng.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
