Riko juga mengingatkan agar pemerintah melakukan penyelengaraan sektor ini secara transparan sebagai upaya antisipasi dari oknum-oknum yang mencoba memanfaatkan situasi ini demi kepentingan pribadi atau golongan.
“Pemerintah perlu kita ingatkan akan adanya skandal ‘papa minta saham’ jilid II. Ada oknum-oknum yang akan mencoba mengambil kesempatan dalam negosiasi ini seperti kejadian sebelumnya, dimana seorang pimpinan DPR meminta 20 persen saham perorangan dan 49 persen saham proyek PLTA Urumuka Papua dalam rangka memperlancar negosiasi Freeport,” tandasnya.
(Laporan: Dadangsah Dapunta)
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
