PP Muhammadiyah akan Nonaktifkan Anggota Apabila Terlibat Timses Pemilu

Yogyakarta, Aktual.com – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengklarifikasi bahwa anggota dan unsur pimpinan persyarikatan akan dinonaktifkan dari kepengurusan jika memilih terlibat dalam tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.

“Sudah ada kebijakan dari PP Muhammadiyah bahwa mereka yang menjadi tim sukses, apalagi mereka yang menjabat sebagai pimpinan di amal usaha dan pimpinan persyarikatan, maka mereka nonaktif dari jabatannya,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti di Kampus Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Bantul, DI. Yogyakarta, Jumat (17/11).

Mu’ti menegaskan bahwa PP Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada unsur pimpinan maupun anggota untuk bergabung dalam tim sukses capres-cawapres atau maju sebagai calon anggota legislatif.

Namun, mereka diharapkan untuk melepaskan posisi dalam kepengurusan dan jabatan di organisasi, termasuk sebagai rektor perguruan tinggi di bawah naungan Muhammadiyah.

“Jadi kalau ada rektor yang menjadi tim sukses mereka nonaktif dari jabatannya, begitu pula kalau ada pimpinan persyarikatan juga mereka harus nonaktif dari jabatannya,” ujar dia.

Setelah seluruh tahapan Pemilu 2024 berakhir, PP Muhammadiyah memungkinkan mereka untuk kembali menduduki jabatan atau kepengurusan seperti semula.

“Bagi yang menjadi calon anggota legislatif kalau mereka terpilih, maka mereka diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan, apakah kembali sebagai pimpinan persyarikatan atau amal usaha atau mereka memilih aktif penuh sebagai anggota legislatif,” tutur Mu’ti.

Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Izzul Muslimin menambahkan bahwa aturan ini berlaku untuk seluruh pengurus, mulai dari jenjang pimpinan pusat hingga level ranting.

“Sehingga tidak perlu ada semacam tarik-menarik yang rumit, mudah-mudahan bisa dipahami,” tambahnya.

Izzul juga mengingatkan seluruh warga persyarikatan agar silaturahim di lingkungan Muhammadiyah tidak terganggu oleh Pemilu 2024, yang merupakan agenda rutin lima tahunan.

“Jangan membawa persoalan politik itu di lingkungan dalam Muhammadiyah. Silakan punya pilihan dan preferensi politik yang berbeda-beda, tetapi di lingkungan Muhammadiyah kita tetap satu sebagai warga Muhammadiyah,” ucap dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Firgi Erliansyah
Jalil