“Anak adalah aset bangsa, karena hidup matinya bangsa dan negara ditentukan dari generasi anak bangsa ke depan,” ujarnya.
Sementara menyoal upaya pelegalan LGBT yang sempat berpolemik di DPR RI, ketua umum PP Muhammadiyah ini menyakini, masing-masing komisi yang didalamnya adalah perwakilan rakyat tentu memiliki tanggung jawab moral untuk mengambil keputusan sesuai dengan norma-norma agama dan Pacasila.
Hal senada dikemukakan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Prof Dr Syamsul Anwar.
Dia mengatakan, sebagai bangsa yang memiliki pedoman Pancasila dengan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”, tentu dalam penyelesaian masalah sosial harus berpedoman dengan nilai-nilai keagamaan.
Pada Munas Tarjih Muhammadiyah XXX yang diikuti sebanyak 268 perwakilan anggota Majelis Tarjih se-Indonesia dan ratusan undangan, selama tiga hari akan merumuskan pedoman keagamaan dalam menyikapi persoalan anak dan sosial, termasuk merumuskan fiqih informasi untuk menghadapi dampak dan pengaruh media sosial di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda.
Ant
(Wisnu)
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
