Jakarta, aktual.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap temuan sebanyak 28 ribu karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerima bantuan sosial (Bansos). Atas temuan tersebut anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanul Haq, meminta pemerintah memastikan penyaluran bansos tepat sasaran, karena bansos disiapkan pemerintah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.
“Ini cukup mengejutkan karena selama ini persepsi umum karyawan BUMN hampir bisa dipastikan mempunyai kesejahteraan layak,” kata Maman melalui keterangan tertulis, yang dikutip Senin (11/8/2025).
Dengan adanya temuan PPATK ini, Maman mendorong agar pemerintah segera melakukan pemeriksaan, dan pemutakhiran data penerima bansos kembali. Sehingga penyaluran bansos tepat sasaran.
“Maka jika mereka menerima bansos perlu divalidasi apakah memang mereka berhak atau ini kesalahan data sehingga harus divalidasi ulang,” ujarnya.
Baca Juga:
PPATK Blokir 140 Ribu Rekning Dormant Senilai Senilai Rp428,6 Miliar, Dianggap rawan Pencucian Uang
Anggota Komisi VIII DPR RI ini menegaskan, penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran berpotensi menyalahi tujuan utama program pemerintah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak mampu. Bukan untuk masyarakat yang mampu.
“Kami berharap ke depan tidak ada lagi bansos yang salah sasaran. DTSEN harus menjadi pondasi agar penyaluran tepat kepada mereka yang berhak dan benar-benar membutuhkan. Jangan sampai bansos kembali jatuh ke tangan pihak yang tidak layak menerima,” pungkasnya.
Baca Juga:
571.410 Penerima Bansos Terlibat Judi Online, Ironi dari Meja Makan ke Meja Judi
Atas dasar temuan PPATK ini, Wakil Ketua Fraksi PKB DPR ini menilai, keberadaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi kunci untuk memperbaiki penyaluran bansos. DTSEN merupakan integrasi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Kemensos), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) milik BPS dan Bappenas, serta Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikelola BKKBN dan Kemenko Perekonomian.
PPATK diketahui telah melakukan analisis data penerima bansos selama enam bulan, analisis dilskuksn terhadap 10 juta rekening penerima bansos. Hasilnya, selain 28 ribu pegawai BUMN, terdapat 7.479 dokter dan 6.000 eksekutif atau pejabat manajerial yang juga menerima bansos.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
