Jakarta, aktual.com – Gelombang aksi demonstrasi dalam beberapa hari terakhir berlangsung di sejumlah titik di Jakarta hingga daerah. Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai aksi-aksi tersebut sebagai bentuk akumulasi kemarahan rakyat terhadap pemerintah maupun DPR.
“Ini akumulasi dari kemarahan rakyat terhadap situasi saat ini. Di saat rakyat susah nyari kerja, tunjangan dewan dinaikkan. Di saat rakyat berkelahi dengan hidupnya, malah banyak yang rangkap jabatan dan pajak rakyat naik,” kata Adi kepada wartawan, Sabtu (30/8/2025).
Adi mengingatkan agar para anggota DPR lebih berhati-hati dalam bersikap dan berbicara di depan publik. Menurutnya, ketika rakyat sedang marah, seharusnya DPR dapat menenangkan, bukan memperkeruh suasana.
“Dewan wajib jaga omongan dan perilakunya. Saat rakyat susah, malah ada yang joget-joget. Ketika rakyat protes dituding dengan bahasa kasar. Itu tak mencerminkan perilaku yang baik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Adi juga menyoroti pernyataan sejumlah anggota DPR yang mengeluhkan tunjangan yang diterima. Ia menilai wakil rakyat semestinya lebih peduli pada kondisi masyarakat.
“Salah satunya itu (bahasa kasar kepada rakyat) pemantiknya. Termasuk pernyataan dewan yang merasa kurang dengan tunjangan Rp 50 juta untuk sewa rumah. Juga pernyataan dewan jarak tempuh Bintaro-Senayan macet, makanya butuh tunjangan rumah,” tuturnya.
“Dewan itu pejabat publik. Kata-katanya mesti dijaga. Jangan melukai rakyat, jangan nantang rakyat,” imbuh dia.
Sebagai catatan, dalam beberapa hari terakhir aksi demonstrasi terus bergulir, di antaranya pada Jumat (29/8), ketika massa menggelar aksi di Polda Metro Jaya, Gedung DPR, hingga Markas Brimob.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
