Medan, Aktual.com — Pengurus DPP bersama DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumut melakukan fit and proper test bakal calon (balon) kepala daerah yang akan diusung pada pilkada serentak (pilser) Desember mendatang.
Ketua DPP PPP sekaligus Korwil Sumut Fadly Nurzal menyebutkan, proses yang sedang dilakukan merupakan upaya pengenalan bakal calon dengan PPP.
“Sementara ini sudah 7 daerah yang kita adakan pertemuan. Dan dalam proses ini untuk mengenal calon lebih jauh, karena kebanyakan antara calon dan partai tidak ketemu. Karena itu sering terjadi gesekan,” kata Fadly, dalam keterangan persnya, di Medan, Rabu (22/7).
Fadly mengungkapkan dalam proses pengenalan yang dilakukan, secara tegas diingatkan agar para bakal calon, baik balon kepala daerah dan balon wakil kepala daerah, untuk tetap akur jika nantinya menjabat. Dimana menurut Fadly, sangat sedikit kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tetap langgeng ketika telah menduduki kursi kekuasaan.
“Karena sering kali, bahkan amat sangat sedikit, kepala dan wakil kepala daerah itu bisa akur, keduanya ‘sanusi’ atau sama-sama nunggu silap, ini yang menjadikan situasi tidak baik. Ini menyebabkan pelayanan jadi tidak baik, karena hubungan akan terpolarisasi,” tandas Fadly.
Ditambahkan Fadly, dari pertemuan dengan para bakal calon, pihaknya ingin mendapatkan infromasi yang utuh, dapat memetakan persoalan masing-masing daerah.
“Dan itu akan didistribusikan ke DPR RI di pusat, apalagi kalau calon kita menang, maka kita akan memberikan banyak dukungan,” tukasnya.
Terkait koalisi, PPP tidak akan menerapkan pola baku apakah akan berkoalisi dengan gerbong KIH maupun KMP. PPP, lanjutnya, akan membuka ruang bekerjasama dengan setiap partai.
“Kita diberikan kebebasan, jadi tidak ada koalisi terbatas dalam pilkada serentak tidak ada KIH dan KMP. Karena ini menjadi kebijakan dengan pengurus di daerah,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPW PPP Sumut, Yulizar Parlagutan Lubis menuturkan, secara mekanisme DPD dan DPW PPP di Sumut hanya melakukan survei dan menerima pendaftaran bakal calon. Penentuan nama-nama para kandidat yang akan direkomendasikan merupakan kewenangan DPP PPP.
“DPP lah yang memutuskan calon kepala daerah yang diusung. Dalam satu dua hari ini akan keluar keputusan, dan masih ada beberapa kabupaten yang sedang pendekatan,” tukasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
