Jakarta, Aktual.com – Sekretaris Jenderal PPP hasil Muktamar VIII Pondok Gede, Arsul Sani menegaskan Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang PPP di berbagai daerah tidak ada yang meminta Muktamar Luar Biasa, sehingga wacana penyelenggaraannya disuarakan dari eksternal partai.
“Sampai saat ini tidak ada satupun DPW dan DPC PPP yang minta MLB (Muktamar Luar Biasa),” kata Arsul di Jakarta, Sabtu (13/5).
Dia menjelaskan bahwa Muktamar Luar Biasa (MLB) sudah diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP, yaitu hanya bisa diselenggarakan jika ada permintaan minimal 2/3 DPW dan 2/3 DPC PPP seluruh Indonesia.
Menurut dia, sebelum DPW dan DPC mengusulkan MLB, didahului dengan Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) dan Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab) di masing-masing DPW dan DPC yang mengusulkan.
“Kalau ada orang di luar DPW dan DPC yang mengusulkan MLB ya tidak bisa,” ujarnya.
Arsul menyoroti adanya usulan atau inisiasi dilakukannya MLB oleh beberapa pihak di luar PPP seperti Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia, Usamah Hisyam.
Arsul menegaskan kedudukan Usamah sebagai Ketua Umum Parmusi, organisasi itu telah menyatakan membebaskan anggotanya untuk menyalurkan aspirasi politik ke parpol manapun.
“Seperti kita ketahui Usamah pernah menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Banten, kemudian ke Nasdem dan belum pernah tercatat di daftar keanggotaan menjadi anggota kembali di PPP,” katanya.
Sebelumnya beberapa kader internal dan eksternal PPP membentuk Majelis Penyelamat Partai Persatuan Pembangunan (MP-PPP) dan berniat menyelenggarakan musyawarah nasional ulama untuk mendamaikan dua kubu yang bertikai, yaitu kubu Muhammad Romahurmuziy dan kubu Djan Faridz.
MP-PPP ini dimotori petinggi kedua kubu seperti Anwar Sanusi (anggota majelis tinggi kubu Romahurmuziy), Habil Marati (wakil ketua umum kubu Djan), Sukri Fadholi (Ketua DPP PPP kubu Djan).
Selain itu ada Rudiman (Ketua DPP kubu Romahurmuziy), Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia, Usamah Hisyam, dan anggota DPRD DKI Abraham Lunggana alias Haji Lulung.
Rencananya dalam munas itu akan mengundang seribu ulama dari seluruh provinsi di Indonesia dan para ulama akan menentukan sikap terkait konflik di PPP. Namun pihak dari MP-PPP ini menampik mencoba membuat partai baru.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
