Jakarta, Aktual.co — Polemik soal kabinet Joko Widodo terus berkembang. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka sejumlah nama menteri yang terindikasi mendapat tanda merah.
“Harus dibuka KPK siapa diberikan tanda kuning dan merah. Saya kira KPK terbuka, bisa ditanya. Kalau benar ada yang ditandai tapi tetap menjadi menteri, ya tanya ke pak Jokowi alasannya apa,” kata Ketua DPP PPP Dimyati Natakusumah kepada wartawan, di Gedung DPP PPP, di Jakarta Pusat, Senin (27/10).
Menurut dia, sejauh ini tidak ada pernyataan resmi KPK terkait siapa saja nama kandidat menteri yang sempat ditandai. Akan tetapi, bila dari sejumlah menteri yang telah dilantik Presiden Jokowi ada nama-nama bermasalah itu, maka harus Jokowi harus menerima risiko.
“Kita kan tidak tahu rekomendasi KPK, tapi kalau Pak Jokowi tidak ikut saran KPK, maka risiko apapun harus dihadapi, karena jika ada KKN di kabinet maka pasti ditindaklanjuti KPK,” tandasnya.
Seperti sempat diberitakan, Presiden Jokowi menyerahkan nama-nama kandidat menterinya ke KPK dan PPATK untuk dinilai rekam jejaknya dan ditandai bagi nama yang dianggap bermasalah. Jokowi akhirnya mengumumkan jajaran menterinya pada Minggu (26/10), di istana.
Pun demikian, belum diketahui pasti apakah dari sejumlah nama menteri Jokowi yang telah diumumkan itu ada yang sebelumnya ditandai oleh KPK dan PPATK atau tidak.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
