Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan M. Romahurmuziy percaya mekanisme rekrutmen calon menteri yang dilakukan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk mengisi kursi kabinet.
“KPK dan PPATK (pihak yang dilibatkan) merupakan lembaga yang kompeten untuk menilai calon menteri,” kata dia usai sidang pelantikan presiden dan wakil presiden di gedung Parlemen, Jakarta, Senin (20/10).
Romy mengatakan PPP percaya pemerintahan Jokowi-JK mampu membangun kabinet yang bersih dan kuat setelah mengonfirmasi pada pihak-pihak yang berkompeten seperti KPK dan PPATK.
Dia tidak bisa mengatakan kompetensi apa yang dibutuhkan sosok calon menteri di kabinet Jokowi-JK kecuali PPP diinfokan terkait kadernya mengisi kursi menteri.
“Kalau (kader PPP) dipecayakan (mengisi kursi menteri), tentu harus memiliki pengalaman dan profesional dibidangnya,” kata dia.
Romy menegaskan penentuan kursni menteri di kabinet merupakan hak prerogatif presiden dan ditentukan kualitas kader partai yang akan mengisi pos menteri tersebut.
Dia meminta semua pihak memberikan keleluasaan penuh pada Presiden Jokowi untuk menentukan menteri yang menjadi pembantunya di pemerintahan lima tahun kedepan.
“Berikan penuh hak prerogatif Presiden Jokowi untuk menentukan menterinya sehingga tidak tersandera kekuatan politik manapun,” kata dia.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan akan melibatkan peran KPK dan PPATK untuk menjaring oarang yang akan membantunya di pemerintahan.
Sementara itu, Ketua Tim Transisi Jokowi-JK Rini Mariani Soemarno dan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK menyerahkan nama-nama calon menteri ke KPK untuk diteliti rekam jejaknya pada Jumat (17/10). Dan KPK sudah menyerahkan hasil penelusuran rekam jejak nama-nama calon menteri itu kepada Presiden Jokowi pada Minggu (19/10).
Postur kabinet Jokowi-JK tetap 33 kementerian dengan empat menteri koordinator yaitu Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Perekonomian, Kementerian Koordinator Maritim, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup; dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Sosial-Budaya.
Komposisi menterinya terdiri atas 18 nama berlatar belakang profesional dan 15 nama dari partai politik.
Artikel ini ditulis oleh:
