PPP Romi Tidak Setuju Politik Dipisahkan dari Agama

Jakarta, Aktual.com – Ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Romahurmuziy menyatakan dengan tegas ketidaksetujuannya pada pendapat Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang pemisahan agama dan politik.

Ketum PPP versi Muktamar Surabaya ini menegaskan, agama dan politik merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Menurutnya PPP menempatkan agama sebagai landasan dalam berpolitik.

“Di mana agama adalah landasan atau pondasi dan kekuasaan adalah penjaga agama,” ujar Romi sapaan akrabnya, Senin (27/3).

Kata dia, agama yang tidak dijaga oleh politik kemungkinan besar akan tergusur. Sedangkan politik yang tidak dilandasi agama akan berjalan tersesat dan hanya maju di urusan duniawi saja.

“Gerakan untuk menghilangkan agama dari politik, perlahan-lahan mulai bangkit lagi di Indonesia. Untuk itu, kita harus bersama-sama menyadarkan mereka bahwa agama adalah sebuah sistem yang menuntun ke arah kebaikan,” tutur Romi.

Karena lanjut dia, agama tidak pernah mengajarkan kejelekan sehingga tidak semestinya dijauhi. Sementara pemimpin yang tidak memiliki bekal ilmu agama akan tersesat dalam berpolitik.

“Sampai-sampai ada yang mengatakan, jangan bawa-bawa agama dalam politik. Saya ingin mengatakan, ini terjadi karena terbatasnya pemahaman tentang agama,” sambungnya.

Meski demikian, pria kelahiran Sleman, Yogyakarta itu setuju dengan pendapat untuk tidak membawa Tuhan dalam kampanye. Sebab, katanya, justru Tuhan dan agama yang melandasi kampanye.

“Allah dan agama menjadi dasar bagi PPP untuk bergerak dan bertindak. Selain itu, Allah dan agama menjadi sasaran dan tujuan dalam menegakkan NKRI,” pungkas Romi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi saat meresmikan Tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara di Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Jumat pekan lalu.

Dalam peresmian itu Jokowi meminta semua pihak agar memisahkan persoalan politik dan agama. Menurut presiden, pemisahan tersebut untuk menghindari gesekan antarumat.

“Memang gesekan kecil-kecil kita ini karena pilkada, karena pilgub, pilihan bupati, pilihan wali kota, inilah yang harus kita hindarkan,” kata Jokowi.

Laporan: Fadlan Syam Butho

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid