Surabaya, Aktual.com — Partai Persatuan Pembangunan menolak keras terkait wacana Pemilihan Kepala Daerah di Surabaya diundur sampai tahun 2017, karena belum adanya calon untuk melawan pasangan Risma-Wisnu.
Ketua DPC PPP Kota Surabaya Buchori Imron menilai, penundaan selama dua tahun itu akan merugikan masyarakat. Bagi warga kota Surabaya pendukung atau yang puas dengan kepemimpinan Risma menjadi wali kota Surabaya, mungkin hal tersebut disambut positif.
Namun, bagi warga kota Surabaya yang tidak puas dengan kepemmpinan Risma tentu ingin segera menginginkan perubahan, dan ini bisa menghambat pembangunan dan kemajuan kota Surabaya sendiri. Kalau pun nantinya ada pemimpin yang statusnya sebagai Pejabat Sementara (PJ), lanjutnya, waktu dua tahun adalah durasi yang cukup lama. Apalagi, pejabat sementara juga tidak bisa mengambil kebijakan yang sifatnya strategis.
“Kalau harus ditunda dua tahun itu kita tidak sepakat. Ada banyak alasan kenapa kita tidak sepakat. Misalkan, kalau diambil alih Pejabat Sementara selama dua tahun, apakah fungsinya bisa benar-benar maksimal?” ujar dia kepada wartawan, Selasa (21/7).
Oleh sebab itu, agar tidak sampai mundur dua tahun, Buchori Imron berharap ada calon lain yang muncul, khususnya dari Koalisi Majapahit yang telah melakukan deklarasi menjelang pilkada serentak ini. Sementara ditanya mengenai siapa calon dan pendukung dari PPP, Imam Buchori belum berani memutuskan. Namun, peluang memberikan suara dan bergabung dengan Koalisi Majapahit masih terbuka lebar.
Seperti diketahui menjelang dibukanya pendaftaran pasangan bakal calon wali kota dan wakilnya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya, hingga detik ini masih pasangan incumbent Risma-Wisnu yang menyatakan maju.
Padahal, jika ada calon tunggal selama tiga hari setelah penetepan, Sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015 perubahan atas PKPU 9/2015 tentang pencalonan kepala daerah maka pelaksanaan Pilkada Surabaya tahun ini berpotensi ditunda hingga 2017.
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
