Kekhawatiran Presiden Joko Widodo terhadap dunia investasi tidak bisa dibendung, hingga pada sidang kabinet tercetus kecemasannya melihat gejala yang menghambat investasi oleh regulasi yang dikeluarkan ditingkat kementerian. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Sekertaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP Arsul Sani mengaku belum menerima kabar apapun terkait rumor perombakan kabinet kerja atau reshuffle oleh Presiden Joko Widodo.

Akan tetapi, sambung Arsul, tidak ada kewajiban bagi presiden untuk memberitahukan kepada koalisi pemerintah atas reshuffle yang menghangat belakangan ini dipublik.

“Belum, kan memang kalau soal ini Pak Jokowi tidak mempuyai kewajiban untuk kasih kabar, jadi seterah Pak Jokowi saja lah,” kata Arsul di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (11/8).

Lebih lanjut, ketika disinggung soal rumor masuknya nama Najwa Shihab dalam kabinet bahkan disebut-sebut akan menggantikan Khofifah Indar Parawansa pada 2 tahun kinerja pemerintah yang tersisa, Asrul mengatakan tidak mau berasumsi terlalu jauh karena itu hak presiden sepenuhnya.

“Yang menilai presiden, ya terserah Presiden cocok atau tidaknya (Najwa) tergantung dari sudut pandangnya Presiden,” pungkas anggota komisi III DPR RI itu.

Laporan: Novrizal Sikumbang

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby