Jakarta, Aktual.com – Anggota DPRD DKI Prabowo Sunirman membantah dirinya pernah hadir di pertemuan ‘rahasia’ dengan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dan satu orang anggota dewan berinisial EP.
Dimana dalam pertemuan itu mereka disebut-sebut menyusun rencana untuk menggagalkan pembahasan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di DPRD DKI.
“Bohong itu, saya tidak pernah bahas soal pengguguran Raperda Zonasi dan Prasetio tidak pernah temui saya,” ujar dia, saat dikonfirmasi Aktual.com, Jumat (19/6).
Diakui politisi Gerindra itu, dirinya memang pernah menyambangi ruangan Pras. Namun hanya kunjungan biasa sebagai teman dan bukan membicarakan Raperda Zonasi.
Prabowo juga tegas membantah berbicara dengan Prasetio mengenai isu suap yang menerpa Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) M Taufik. Dia malah balik bertanya asal muasal informasi adanya pertemuan itu.
“Dapat info dari mana? Saya sudah baca berita soal pertemuan itu, saya cuma ketawa saja,” ucap dia.
Ketimbang pusing, Prabowo anggap enteng saja isu yang diduganya sengaja dihembuskan untuk ‘mengadu’ dirinya dengan Taufik, yang tak lain merupakan rekan satu fraksi di Kebon Sirih. “Mungkin biar saya berantem sama Taufik,” kata dia.
Terlepas dari isu-isu tersebut, Prabowo menegaskan dirinya tetap mendukung dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut pelanggaran yang dilakukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan mengeluarkan izin reklamasi.
“Itu (Pansus Reklamasi) kita diskusikan untuk segera dibentuk,” ucap dia.
Kata Prabowo, kalau soal reklamasi, sikapnya tetap menolak sejauh masih melanggar ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang ada.
Seperti diberitakan sebelumnya, didapat informasi kalau pimpinan dewan ‘kasak-kusuk’ ingin gagalkan pembahasan Raperda Zonasi.
Seorang sumber Aktual.com menyebutkan, Senin (15/6) lalu Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menemui anggota dewan dari Fraksi Gerindra berinisial ‘PS’ dan ‘EP’.
Dalam pertemuan itu, menurut si sumber, Pras mengungkapkan niat untuk gugurkan pembahasan Raperda Zonasi. Penyebabnya, ada ketidakpercayaan pimpinan dewan kepada Ketua Balegda M Taufik, yang disinyalir ‘bermain’ dengan pengembang untuk loloskan raperda zonasi.
“Awalnya ketua DPRD, menanyakan keseriusan dua orang itu dalam membahas raperda zonasi. (Pembicaraan) akhirnya berkembang menjadi upaya pengguguran pembahasan raperda. Nanti yang ada Pansus. Reklamasi itu yang akan dipansuskan,” kata si sumber, kepada Aktual.com, Selasa (16/6).
Selain membicarakan upaya pengguguran Raperda Zonasi, Pras juga menanyakan siapa-siapa saja anggota dewan yang serius mau maju jadi anggota panitia khusus (pansus) reklamasi.
Artikel ini ditulis oleh:
