Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Prabowo Soenirman mendesak kolegnya di DPRD membatalkan rencana paripurna pengesahan dua raperda terkait proyek 17 pulau buatan di teluk ibukota.
Demikian diutarakannya merespon tertangkapnya kader Gerindra yang juga Ketua Komisi D DPRD, Mohamad Sanusi, terkait Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dan Revisi Perda No. 8/1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura.
“Batalkan rencana paripurna zonasi dan reklamasi pada 6 April nanti,” ujar Prabowo kepada Aktual.com di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (1/4).
Terlepas dari adanya ‘permainan’ pengembang kepada oknum dewan untuk mempengaruhi konten dua regulasi tersebut, menurutnya, proyek buatan itu sangat merugikan masyarakat ibukota.
“Reklamasi sudah ‘menumbalkan’ ekosistem, ikan, dan nelayan. Jangan kita tambah perparah demi memuaskan ‘syahwat’ pengembang,” tegas eks dirut PD Pasar Jaya ini.
Diketahui, DPRD telah beberapa kali menggelar paripurna pengesahan raperda menyangkut reklamasi. Namun, selalu kandas, lantaran tidak pernah mencapai kuorum.
Rapat tertinggi di dewan itu pertama kali digelar 22 Februari silam. Lantaran tidak memenuhi prosedur, dijadwalkan ulang pada 24 Februari.
Sayangnya, gagal diadakan dan ditunda pada 1 Maret. Agenda tersebut pun batal kembali dan dijadwalkan ulang pada 17 Maret.
Pada kesempatan tersebut, anggota dewan yang hadir tidak mencapai 2/3 anggota. Akhirnya, kandas lagi.
Karenanya, DPRD menggelar Badan Musyawarah (Bamus) pada 29 Maret lalu. Salah satu kesimpulannya, menggelar paripurna pengesahan raperda pada 6 Juli mendatang.
Artikel ini ditulis oleh:
