Jakarta, Aktual.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melayangkan ultimatum keras kepada para mantan pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait pengelolaan aset negara. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).
Ultimatum itu disampaikan seiring klaim pemerintah dalam menyelamatkan kekayaan negara melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yang berfungsi sebagai pengelola terpusat aset-aset strategis BUMN.
Prabowo menyampaikan bahwa pemerintahannya telah mengonsolidasikan seluruh aset BUMN ke dalam satu sistem pengelolaan terintegrasi guna menutup celah kebocoran anggaran.
“Saya telah menghimpun semua kekuatan milik negara dalam satu pengelolaan yang nilainya lebih dari satu triliun dolar AS,” ujar Prabowo.
Kepala negara menilai pola lama yang membiarkan aset negara tersebar di lebih dari seribu perusahaan sebagai kebijakan yang tidak masuk akal dan menyulitkan pengawasan. Menurutnya, skema tersebut membuka ruang inefisiensi sekaligus potensi penyimpangan dalam pengelolaan aset negara.
“Bayangkan siapa yang bisa mengelola seribu perusahaan. Ini jelas tidak masuk akal,” katanya.
Prabowo menegaskan tidak akan membiarkan kesalahan masa lalu berlalu tanpa pertanggungjawaban hukum. Ia secara terbuka memperingatkan para mantan pimpinan BUMN agar tidak merasa aman.
“Pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu jangan merasa aman. Siap-siap dipanggil kejaksaan,” tegasnya.
Presiden juga menepis anggapan bahwa pernyataannya hanya sebatas retorika politik di atas podium. Komitmen penegakan hukum, kata dia, akan dibuktikan melalui langkah nyata, bukan sekadar pernyataan.
Lebih lanjut, Prabowo mengajak seluruh pejabat negara menghentikan praktik korupsi dan memilih jalan pengabdian yang bersih. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan bersifat sementara dan setiap tindakan pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban.
(Nur Aida Nasution)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
