Jakarta, aktual.com – Praktisi hukum Agus Widjajanto mengingatkan agar semua pihak tetap waspada terhadap potensi krisis multidimensi pascareformasi di Indonesia.
“Setelah pemerintahan Orde Baru tumbang, ternyata hingga hari ini arah dan tujuan reformasi itu sendiri masih kabur, bahkan telah kehilangan momentum,” ujar Agus Widjajanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Agus Widjajanto menjelaskan bahwa lingkup krisis tersebut mencakup hampir seluruh aspek kehidupan bangsa, termasuk tingkat yang paling mengkhawatirkan, yaitu krisis kemanusiaan.
Pertama, ia menyebut krisis moral dan etika. Hal ini terlihat dari krisis moral dan etika di kalangan elit politik, pejabat, dan bahkan ilmuwan budayawan yang enggan mengungkapkan kebenaran dan justru membenarkan krisis tersebut.
Kedua, Agus menyoroti krisis hukum yang merupakan dampak langsung dari krisis moral di kalangan elit, yang menyebabkan penegak hukum lebih fokus pada bisnis. Penegakan hukum yang lemah berdampak serius pada bangsa.
Ketiga, krisis moneter. Meskipun awalnya terjadi di luar negeri, Indonesia yang memiliki fondasi ekonomi yang lemah dan tergantung pada utang luar negeri akhirnya terdampak, terutama karena krisis moral, etika, dan hukum.
Keempat, krisis ekonomi. Krisis multidimensi di atas mengakibatkan naiknya harga-harga, termasuk harga bahan bakar minyak (BBM) meskipun harga minyak internasional menurun. Kebutuhan pokok naik dan nilai kurs dolar semakin tinggi.
Agus juga menyebut ancaman dari krisis global. Fondasi ekonomi yang bergantung pada utang luar negeri memperburuk krisis ekonomi.
Kelima, krisis kepercayaan antara elit. Rasa percaya antara elit semakin menipis, terutama terhadap pemerintah. Krisis ini berdampak pada krisis politik.
Keenam, krisis politik. Krisis kepercayaan dan saling menyalahkan antara elit mengakibatkan krisis politik, termasuk antara elit dengan masyarakat.
Ketujuh, krisis kemanusiaan. Pertikaian fisik akibat perbedaan pandangan politik dan politik identitas agama menyebabkan konflik antarmasyarakat, terutama terlihat pada pemilu terakhir.
Agus menjelaskan bahwa politik identitas juga dapat menyebabkan kejahatan kemanusiaan karena menghasut opini publik untuk mencari pembenaran sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara.
Artikel ini ditulis oleh:
