Jakarta, Aktual.com-Harga kebutuhan dasar rakyat seperti sembako, listrik, BBM, gas dll kian melambung tinggi. Akibatnya, kehidupan rakyat semakin sulit dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.
Stagnasi pendapatan rakyat berimbas pada turunnya daya beli di tengah melonjaknya harga dan inflasi di Indonesia. Hal ini menimbulkan keprihatinan dari berbagai kalangan, termasuk juga barisan aktivis prodemokrasi.
“Jika merujuk data BPS, dua komponen utama pendapatan lapisan menengah ke bawah Indonesia, yakni upah buruh dan Nilai Tukar Petani (NTP), tidak pernah membaik, bahkan cenderung merosot, dalam tiga tahun terakhir ini,” ujar Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD), Agus Priyono melalui pesan elektronik ke Media, Jumat (26/1).
Pria yang akrab disapa Jabo itu menerangkan, upah riil buruh maupun NTP sangat terkait dengan liberalisasi. Sebagai contoh, di sektor perburuhan ada Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015, yang menghitung upah buruh bukan lagi berdasarkan kebutuhan hidup layak, melainkan berdasarkan besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, meskipun upah nominal naik, tetapi upah riil turun.
Di sisi lain, NTP banyak dipengaruhi oleh kebijakan liberalisasi impor pangan dan penghapusan subsidi sektor pertanian. Belum lagi, banyak petani makin mengecil lahan garapannya, bahkan tergusur, akibat serbuan investasi yang rakus menguasai tanah-tanah produktif.
“Harga-harga kebutuhan dasar semakin mahal karena subsidi untuk rakyat dicabut, di sisi lain pemerintah justru memanjakan perusahaan besar, dengan memberikan subsidi Rp. 7,5 triliun, kepada lima perusahaan sawit,” kecam Agus.
Alumnus Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) itu menyarankan, pemerintah harus segera berupaya untuk menaikkan daya beli masyarakat, memberikan subsidi terhadap kebutuhan dasar rakyat, menghentikan privatisasi pendidikan dan kesehatan, kontrol terhadap kebutuhan pangan rakyat dari hulu sampai hilir, serta menjadikan sektor pangan sebagai sektor prioritas yang berkedaulatan.
Rencana, Posko Nasional Menangkan Pancasila KPP PRD akan melakukan gerakan koreksi kepada pemerintah dalam bentuk Parade Nasional Turunkan Harga Kebutuhan Dasar, pada hari Minggu (28/1/2018) mulai pukul 07.00 WIB, longmarch dari Stasiun Gambir ke Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi akan dipimpin oleh Koordinator Posko Nasional Menangkan Pancasila, Ahmad Rifai, yang akan dihadiri kader PRD dari berbagai titik di Provinsi DKI Jakarta.
“Mari berjuang bersama menuntut pemerintah agar menurunkan harga kebutuhan dasar rakyat. Dengan persatuan nasional kita wujudkan kesejahteraan sosial, gotong royong dan nilai-nilai Pancasila yang sejati,” pungkas Agus Jabo Priyono.
Artikel ini ditulis oleh:
Bawaan Situs
