Washington, aktual.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pemerintah berencana untuk meningkatkan kepemilikan sahamnya di PT Freeport Indonesia sebanyak 10%. Menurutnya, rencana ini sedang dalam tahap akhir perbincangan.
Jokowi menjelaskan bahwa dengan peningkatan kepemilikan saham sebesar 10%, PT Freeport Indonesia akan mendapatkan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun hingga tahun 2041. Hal ini akan sesuai dengan berakhirnya masa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Pernyataan ini disampaikan oleh Jokowi saat bertemu dengan Chairman Freeport McMoRan, Ricard Adkerson, di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, Amerika Serikat, pada Senin, (13/11).
“Saya senang mendengar pembahasan penambahan 10% saham Freeport di Indonesia dan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun telah capai tahap akhir,” ungkap Jokowi dalam keterangannya, ditulis Selasa (14/11).
Jokowi memiliki target untuk menyelesaikan pembahasan mengenai perpanjangan kontrak dan penambahan saham sebanyak 10% pada akhir bulan November tahun ini.
“Selesai di akhir bulan ini,” kata Jokowi singkat.
Sejak awal tahun ini, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia telah mengumumkan niat pemerintah untuk menambah kepemilikan sahamnya di PT Freeport Indonesia sebesar 10%. Rencana ini sejalan dengan usaha perpanjangan pengelolaan Freeport di Indonesia.
Bahlil menyebutkan bahwa saat ini kepemilikan saham pemerintah di Freeport mencapai 51%, dan dengan hasil perusahaan yang semakin baik, dia berharap dapat meningkatkan kepemilikan menjadi 61%.
“Pemerintah sedang memikirkan untuk melakukan perpanjangan, tetapi dengan penambahan saham di mana pemerintah akan menambah saham kurang lebih sekitar 10%,” kata Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (28/4/2023) yang lalu.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
