Jakarta, Aktual.co — Pengamat Politik Emrus Sihombing mengimbau Presiden Joko Widodo mereshuffle menteri yang tidak kompeten dalam kinerjanya.
“Harus direshuffle menteri yang tidak kompeten, tak produktif dan tak bisa berkomunikasi,” ujar pengamat politik Emrus Sihombing saat dihubungi, Kamis (26/2).
Jajaran kementerian perekonomian seperti Menteri Koordinator Perekonomian, ESDM, BUMN, dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan perlu dievaluasi. Sebab, dilihat dari kinerja kementerian perekonomian lebih banyak membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat dan melambungkan kelompok tertentu, bahkan individu menteri tersebut.
“Kita lihat contoh kenaikan harga BBM yang salah, ketidaktepatan posisi lulusan hukum di perekonomian, dan pernyataan konyol yang terlontar dari mulut menteri itu,” katanya.
Dirinya menilai 100 hari cukup untuk mengukur kinerja kementerian, sehingga wajar bagi presiden melakukan reshuffle saat ini. Jika dibiarkan terlalu lama menjabat, para menteri yang tidak produktif dapat membuat rakyat tambah sengsara.
Sementara, menanggapi pernyataan Anggota Fraksi PDIP Masinton Pasaribu yang menyebut dua inisial nama menteri ‘AW’ dan ‘RMSS’ yang dianggap menjauhkan Presiden Jokowi dari semangat nawacita, Menurutnya kedua menteri itu hanya memikirkan kepentingan koorporasi tanpa memperhatikan nawacita kerakyatan.
“Di sisi yang sama, publik menginginkan adanya resuflle besar-besaran terhadap para menteri yang dianggap tak maksimal kinerjanya.”
Artikel ini ditulis oleh:
