Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan bahwa perihal ada tidaknya perombakan dalam kabinet kerja pemerintahan, sepenuhnya diserahkan kepada presiden.
Hal itu menyangkut kemarahan Presiden Jokowi atas kasus pencatutan namanya dalam perpanjangan kontrak Freeport.
“Itu urusan presiden lah, kita tidak mau ikut campur,” kata Fahri, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (10/12).
Kendati demikian, Fahri menyayangkan jika kemarahan presiden itu tidak ditujukan kepada anggota dalam rumah tangga kabinetnya. Padahal, secara riil bahwa pencatutan nama presiden justru dilakukan oleh pembantunya sendiri.
“Presiden seharusnya proporsional dalam melihat masalah (Freeport) ini. Kemarahan presiden kemarin itu seharusnya diarahkan kepada anggota kabinetnya,” tegas Fahri.
Dikatakan Fahri, sudah jelas ada pembantu presiden yang memberikan janji ke pihak Freeport dengan mencatut nama presiden, seperti terbitnya surat yang berisikan janji akan ada perpajangan kontrak Freeport kepada CEO Freeport, dan pemberian izin ekspor konsentrat kepada perusahaan tambang Amerika Serikat itu.
“Ada (menteri) orang bilang sudah konsultasi dengan presiden lalu buat surat, dan sudah ngomong ke presiden lalu terbit izin (konsentrat), seharusnya itu dong yang dimarahkan presiden, sebab kalau presiden tidak marah dengan itu jangan-jangan memang presiden tahu keluarnya izin dan perpanjangan itu,” ujar politikus PKS itu.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
