Jakarta, Aktual.co — Aktivis Gerakan Dekrit Rakyat (GDR) Indonesia Dede Nugroho berharap Presiden Joko Widodo tidak memberikan wewenang besar kepada Menteri BUMN, Rini Soemarno untuk menujuk secara langsung pimpinan direksi dan komisaris perusahaan milik negara.
Presiden, kata dia, sebaiknya membentuk tim penilai akhir yang berada di bawah presiden atau wakil presiden.
“Sebetulnya standart (pemerintah) sebelumnya pemilihan direksi dan komisaris itu melalui sebuah tim, yakni tim penilai akhir di bawah wakil presiden, semoga belum berubah seperti itu, keputusan terkhir berada di atas level Rini Soemarno,” kata dia dalam acara diskusi, di Kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (6/11).
Menurut dia, dengan adanya tim akhir atau talens votting itu bisa melakukan pemelihan tentunya dengan transparan, jika perlu ikut melibatkan KPK di dalam proses seleksinya.
“Hal itu untuk menghindari kekhawatiran yang dipilih itu adalah kroni-kroni Rini (Soemarno) saja. Karena banyak sekali ke khawatiran, misalnya kakaknya yang pernah jadi dirut Pertamina akan diangkat lagi, atau bukan kakaknya tetapi kroninya, menempati posisi penting,” kata dia.

(Novrizal Sikumbang)

()