Sungguh pemandangan yang tidak pantas jika pilihan ribuan ibu guru dan bapak guru dari seluruh Indobesia yang berstatus honorer hingga melakukan aksi tagih janji Presiden Joko Widodo yang berkomitmen akan kenaikan status mereka menjadi guru berstatus PNS
Jumlah guru honorer saat ini mencapai kurang lebih 1,1juta guru. Hingga saat ini penghargaan pemerintah terhadap guru honorer sangat tidak manusiawi dari sisi pendapatan serta status kepegawaian mereka. Dari catatan Partai Gerindra, guru honor digaji hanya 150.000 sd 300.000 rupiah jauh dibawah gaji tenaga asisten rumah tangga, ini keterlaluan dan jika dibiarkan tidak akan pernah Indonesia menghasilkan SDM yang bisa bersaing dengan negara lainnya .
Selain gaji yang diterima setiap bulan tidak sepadan bagi guru honor. Guru honorer juga tidak memiliki Tunjangan J aminan Hari Tua dan kesehatan.
Padahal kebutuhan dana yang harus di alokasikan di APBN untuk gaji pegawai negeri seandainya 1,1juta guru honor kita angkat menjadi PNS hanya 19,5 triliun rupiah/tahunnya dengan asumsi guru honorer diangkat menjadi PNS golongan 1C.
Jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan dengan total anggaran yang disediakan untuk pembangunan infrastruktur sebesar ratusan triliun tiap tahunnya di APBN yang banyak di korup pula, serta sangat kecil jika dibandingkan dengan anggaran projek hura hura seperti iklan disetiap kementerian yang seharusnya tidak begitu penting. Apalagi dibandingkan dengan anggaran untuk subsidi BBM yang katanya dialokasikan untuk bangun infrastrutur kecil sekali alokasi untuk gaji guru honorer jika diangkat menjadi PNS.
Percuma saja kalau salah satu faktor ( sarana ) yang paling penting dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tidak diperhatikan, yaitu para guru, terutama kesejahteraan para gurunya maka tidak akan menghasilkan SDM yang terdidik dan trampil.
Kalau Joko Widodo tidak pro pada mutu pendidikan nasional dan selalu diotaknya hanya pembanguan infrastruktur saja yang bisa membuat negara maju ini menunjukan kalau Joko Widodo itu hanya akan menciptakan bangsa kuli bagi Indonesia dimasa yang akan datang.
Karena itu Partai Gerindra mendesak Joko Widodo agar menepati janjinya untuk mengangkat guru honorer menjadi PNS, sebab tidak susah untuk mengolaksikan anggaran di APBN untuk gaji para guru honorer yang dijadikan PNS .
Partai Gerindra juga memohon agar keikhlasan para guru honorer untuk tetap mengajar dengan baik anak didiknya dan jangan mogok ,karena akan berdampak buruk bagi keberlangsungan ngajar mengajar disekolah
Partai Gerindra melalui DPR akan memanggil Menteri Pendidikan serta Menteri PAN RB untuk menjelaskan terkait tidak diangkat 1,1 juta guru honor menjadi PNS ,serta meminta kedua menteri tersebut untuk menganggarkan alokasi dana APBN untuk gaji guru honor yang diangkat menjadi PNS.
Jika Joko Widodo tetap tidak menepati janji untuk mengangkat guru honor menjadi PNS, Partai Gerindra yang saat ini sudah banyak kader – kadernya di daerah- daerah yang menduduki di pemerintahan daerah sebagai Kepala daerah maupun menjadi anggota DPRD, agar dalam APBD perubahannya mengajukan anggaran untuk kenaikaan besaran honor bagi guru honorer setingkat dengan PNS golongan 1 C yaitu 1,4juta rupiah.
Hal ini semata dilakukan Partai Gerindra untuk meningkatkan kesejahteraan para guru honorer yang punya peran penting dalam pembangunan negara Indonesia khususnya pembangunan SDM yang berkualitas .
Dengan demikian sekalipun Joko Widodo tidak menepati janjinya untuk mengangkat status guru honorer menjadi PNS diseluruh Indonesia, namun tingkat kesejahteraan para guru honorer bisa meningkat .
Oleh : Arief Poyuono. SE
Wakil Ketua Umum DPP Gerindra
Artikel ini ditulis oleh:
