Jakarta, Aktual.com – Presiden Joko Widodo didesak menghentikan ‘sandiwara’ di balik persoalan renegosiasi kontrak pertambangan PT Freeport Indonesia (PTFI) di Papua.
Marwan Batubara dari Indonesia Resources Studies (IRESS) berpendapat, sandiwara itu tak lain adalah adu argumen antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dengan Menko bidang Kemaritiman Rizal Ramli terkait renegosiasi kontrak Freeport.
Menurut Marwan, polemik PTFI jangan membuat pemerintah malah menggadaikan tambang emas, perak, dan tembaga di Timika Papua untuk kepentingan politik dan perburuan rente dalam rangka meraih dukungan asing.
“Kami mengharapkan Presiden Jokowi harus stop sandiwara kisruh kontrak Freeport. Presiden Jokowi harus menjamin suara pemerintah adalah satu,” kata Marwan, dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/10).
Seharusnya, ujar dia, Kabinet Kerja di bawah komando Presiden Jokowi bisa bersuara solid dan bersatu menghadapi kontrak asing. Para menteri dan anggota kabinet harus menghentikan saling gugat dan kecam di ranah publik.
“Kami bukannya anti asing dan investor asing. Tapi kami ingin sebagai negara pemilik SDA tambang, Indonesia mendapat porsi yang layak sesuai konstitusi dan ikut berperan mengendalikan jalannya korporasi tambang Freeport,” tegas dia.
Meski begitu, Marwan mengaku sepakat jika memang diperlukan solusi terbaik atas rencana investasi Freeport sebesar USD17,3 miliar untuk membangun pertambangan bawah tanah (underground mining) dan smelter di Papua. Periode kontrak yang hanya tinggal enam tahun hingga 2021 memang tidak layak (feasible) terhadap investasi yang dikeluarkan raksasa tambang ini, sehingga kontraknya harus diperpanjang.
“Tapi caranya harus berdaulat dan tetap menjaga martabat bangsa. Itu sebabnya perlu lebih dulu penerbitan Perppu dan PP, sambil memperoleh jaminan bahwa sejak 2021-2025, Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas di Freeport,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
