Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menjawab pertanyaan wartawan seusai menemui Pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (7/1). Kedatangannya ke KPK guna membicarakan sejumlah hal seperti kerjasama antara pihaknya dengan KPK dan Dirjen Pajak perihal peningkatan pembayaran pajak, serta menyampaikan pesan Presiden Jokowi yang menyatakan komitmennya mendukung tugas KPK. AKTUAL/TINO OKTAVIANO

Jakarta, Aktual.com – Presiden Joko Widodo didesak segera evaluasi kinerja Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan terkait penyusunan Kabinet Kerja Jilid II.

Pendapat tersebut dilontarkan aktivis Petisi 28, Haris Rusli. Menurut Haris, ada tiga catatan sepak terjang Luhut yang membuatnya harus dievaluasi.

Pertama, Haris menilai Luhut hanya membuat kegaduhan, seperti dalam kasus Freeport. Di mana nama Luhut berkali disebut dalam rekaman kasus ‘Papa Minta Saham’ yang jadi gonjang-ganjing politik nasional beberapa waktu lalu.

Haris sendiri yakin kalau Luhut terlibat secara langsung dalam kasus itu. “Karena namanya muncul dalam rekaman percakapan. Tidak mungkin muncul (namanya) kalau tidak terlibat,” ujar dia kepada Aktual.com, usai diskusi publik “Jokowi VS JK dalam isu Reshufle Kabinet Jilid II” di Jakarta Selatan, Jumat (8/1).

Catatan kedua, tutur Haris, Luhut telah banyak melakukan intervensi kepada instansi penegak hukum, seperti KPK. Haris menyoroti kehadiran Luhut ke KPK saat pelantikan Deputi Penindakan lembaga antirasuah.

“Itu kan luar biasa, seorang Menkopolhukam hadir di situ. Sebetulnya, pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa dia ingin menunjukan kepada publik bahwa KPK di bawah kendali dia,” kata dia.

Haris juga menyoroti intervensi Luhut di kasus kebakaran hutan. Dimana awalnya Luhut ikut-ikutan melontarkan kecaman, tapi kemudian malah menyeret kasus ini hanya jadi kasus perdata saja. “Dia (Luhut) tidak membawa ke pidana,” kata dia.

Tidak hanya Luhut yang ikut disoroti Haris. Dia juga menyarankan Jokowi untuk evaluasi Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Bambang Bodjonegoro dan Menteri ESDM Sudirman Said. Sedangkan yang di luar kementerian yang menurutnya perlu dievaluasi adalah Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso.

“Harus dievaluasi itu mereka dulu. Kalau tidak saya yakin ke depan Jokowi makin keperosot lagi,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS