Jakarta, Aktual.co — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Trisakti yang diusung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, memiliki pemahaman bahwa APBN sebagai instrumen mendorong ekonomi menjadi lebih mandiri. Hal ini yang dilihat oleh Perkumpulan Prakarsa sebagai suatu tantangan yang harus diselesaikan.
Seknas Perkumpulan Prakarsa AH Maftuchan mengatakan bahwa, jika ingin menjadi ekonomi yang mandiri harus melakukan optimalisasi secara besar-besaran terhadap sumber pembiayaan pembangunan.
“Kalau sumbernya aja bermasalah, hasil pembangunannya ngga akan searah sama pembangunan kita,” ujar Maftuchan di Jakarta, Minggu (2/11).
Menurut Maftuchan jika Presiden Jokowi ingin melakukan APBN Trisakti, maka ada beberapa kebijakan yang perlu dihentikan, yaitu kebijakan Utang Luar Negeri (ULN) dan Pengadilan Pajak.
“Jika ULN masih andalan pemerintah, maka pemerintahan kedepan tidak akan melakukan banyak perubahan untuk mewujudkan konstitusi yang kita miliki. Lalu terkait dengan pengadilan pajak ini aneh. Pengadilan pajak saat ini cuma ada di tiga kota, Jakarta, Jogja, dan Surabaya. Sementara untuk kasus penanganan pajak hakimnya hanya ada 50, ini minim sekali,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
