Jakarta, Aktual.co — Tak mau disalahkan dan terus-menerus menjadi “buah bibir” di DPR, Presiden Joko Widodo buka suara terkait peluncuran dan anggaran Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera.
Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah ingin bekerja cepat. Sehingga tidak mau menunggu DPR. Sedangkan untuk anggarannya, hal itu bisa ditanyakan ke Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro .
“Pemerintah bekerja cepat karena ingin memenuhi harapan banyak orang, melayani rakyat. Seperti soal Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera, tentu sudah ada anggarannya dan ini bisa ditanyakan ke Menteri Keuangan,” tulis presiden Jokowi di akun Facebook-nya, Ir H Joko Widodo, yang sudah terverifikasi, Jumat (7/11).
Terkait tidak mau menunggu DPR, Jokowi menyindir konflik yang masih terjadi di DPR antara kubu dari Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih yang masih menjalankan agendanya masing-masing di DPR.
“Lha, kalau harus lapor dulu ke DPR, lapor ke mana? ketemu siapa? ke komisi yang mana? alat kelengkapan dewan-nya mana? … Apa saya harus menunggu terus..?” tulis Jokowi.
“Kita inginnya cepat, tapi kenapa DPR bergerak lamban? Untuk kepentingan rakyat kita jangan main-main…,” tulis Presiden.
Sebelumnya, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, meminta para anggota DPR yang mengkritik “kartu sakti” Jokowi untuk melihat diri sendiri. Seharusnya, anggota DPR RI menyelesaikan konflik di DPR terlebih dahulu baru mengkritik program pemerintah.
Salah satu politisi DPR yang mempermasalahkan program Jokowi tersebut adalah Fahri Hamzah. Politisi PKS tersebut mempertanyakan tender fisik kartu pada “kartu sakti” itu. Sebab, program itu tidak dikoordinasikan terlebih dahulu dengan DPR RI. 
“Kartunya saja itu kan mesti ditender. Kartu itu satu bisa seharga Rp 5.000. Ini Rp 5.000 kali 15 juta orang, sudah berapa coba?” kata Fahri, Rabu (5/11).
Fahri juga menyarankan Jokowi mengakui bahwa program tersebut serupa dengan program-program dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak dipermasalahkan oleh DPR.

()