Batam, Aktual.com – Presiden Joko Widodo mengakui bahwa bentrokan yang terjadi di Batam, terkait dengan proyek strategis nasional (PSN) kawasan Pulau Rempang, merupakan akibat dari kurangnya komunikasi yang efektif antara pemerintah dan warga setempat.
Dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut, Presiden Jokowi mendesak perlunya dialog dan diskusi lebih lanjut sebelum adanya pengalihan lahan. Ia memerintahkan para pejabat pemerintah untuk mendekati warga dan mencari solusi yang sesuai.
“Ya, itu adalah akibat dari komunikasi yang kurang baik. Jika kita berbicara dengan warga dan memberikan solusi yang tepat, sebenarnya sudah ada kesepakatan yang bisa dicapai,” kata Presiden Jokowi saat berbicara di Pasar Kranggot, Cilegon, pada Selasa (12/9).
Presiden Jokowi menjelaskan bahwa sebenarnya telah ada kesepakatan untuk memberikan ganti rugi kepada warga yang terdampak proyek tersebut. Rencananya, warga akan diberikan lahan seluas 500 meter persegi dengan bangunan tipe 45 sebagai kompensasi.
Namun, kebijakan tersebut tidak tersampaikan dengan baik kepada warga. Oleh karena itu, Presiden Jokowi telah mengutus Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, untuk menangani permasalahan ini secara lebih intensif.
“Menurut saya, kemungkinan besok atau lusa Menteri Bahlil akan pergi ke lokasi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini,” tambahnya.
Sebelumnya, terjadi bentrokan antara warga dan aparat keamanan terkait dengan proyek strategis nasional (PSN) kawasan Pulau Rempang, Batam.
Insiden ini mencuat ke permukaan setelah video viral menunjukkan anak-anak sekolah yang harus dilarikan ke fasilitas kesehatan akibat efek tembakan gas air mata dari polisi.
Tokoh masyarakat Rempang, Khazaini KS, menyatakan bahwa tidak ada tawaran ganti rugi yang diberikan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam. Dia juga mengklaim bahwa warga di 16 kampung menolak relokasi karena mereka telah tinggal di sana sejak tahun 1834.
Presiden Jokowi berharap agar konflik ini dapat diselesaikan melalui dialog dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat setempat.
Pemerintah juga akan terus berupaya memberikan klarifikasi dan solusi yang memadai bagi warga yang terdampak proyek tersebut.
Artikel ini ditulis oleh:
Ilyus Alfarizi
