Jakarta, Aktual.com – Menjelang penentuan upah minimum provinsi (UMP) di seluruh Indonesia pada 1 November, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menantang beberapa pihak yang terlibat dengan hal tersebut untuk berdebat secara terbuka.
Presiden KSPI, Said Iqbal menyatakan jika tantangan ini ditujukan agar buruh dan rakyat mengetahui secara jelas pihak mana yang sesungguhnya berpihak dengan rakyat kecil dan kesejahteraan buruh.
“Jangan hanya retorika kosong dan berlindung dibalik baju kekuasaan tapi takut melakukan debat ilmiah dengan kelas buruh,” kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis yang diterima Aktual.com, di Jakarta, Rabu (25/10).
Pihak-pihak yang ditantang debat terbuka oleh Said Iqbal adalah Menteri Ketenagakerjaan, Ketua Umum Apindo, dan pakar ekonomi.
“Jangan hanya beraninya bikin surat edaran ke daerah-daerah,” sindir pria yang juga menjabat sebagai Governing Body ILO itu.
Sebelumnya, buruh telah melayangkan kampanye upah +50, yaitu agar upah minimum 2018 naik sebesar 50 dollar AS atau setara dengan Rp 650 ribu. Adapun kampanye tersebut merupakan tuntutan kaum buruh di kawasan Asia Pacific agar upah tahun 2018 naik minimal 50 dollar
Hal ini untuk mengejar ketertinggalan upah buruh Indonesia dengan Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Philipina. Bahkan UMP DKI Jakarta lebih kecil dari UMK Bekasi dan Karawang.
“Kalau pemerintah masih ngotot menggunakan PP 78/2015 yang justru akan memiskinkan buruh, sekali lagi, saya mengajak Menaker berdebat secara terbuka. Agar buruh dan rakyat Indonesia mengetahui dengan jelas, bahwa kebijakan tersebut salah,” pungkasnya.
Laporan Teuku Wildan
Artikel ini ditulis oleh:
