Palembang, Aktual.com – Presiden Joko Widodo mengatakan birokrasi pelayanan perizinan yang berbelit hambat pertumbuhan investasi di Indonesia. Jumlah terbanyak birokrasi semacam itu ada di daerah.
Menurut Jokowi, pelayanan perizinan di daerah banyak yang berbelit karena penerbitan izin jadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) sesuai peraturan daerah (Perda) yang disahkan DPRD setempat.
Padahal, seharusnya lembaran izin hanya sebagai syarat, sehingga penerbitannya tidak perlu berbelit-belit dan cukup lama. Pemangkasan sudah dilakukan pemerintah pusat.
“Dari 262 hari menjadi 22 hari guna menumbuhkan investasi, sekaligus mereformasi fundamental ekonomi,” ujar dia, saat bertemu sejumlah pemimpin redaksi media cetak di Palembang, Kamis (29/10) malam.
Untuk memangkas itu, masalah-masalah Perda yang diterbitkan dan tidak singkron dengan peraturan pusat akan ditinjau kembali. Atau bahkan dibatalkan jika bertentangan atau bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Kementerian Dalam Negeri saat ini sedang mengatur soal perda-perda yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Jokowi.
Jokowi menyatakan, jika birokrasi berbelit-belit itu masih terus dilakukan, pengusaha atau orang-orang kaya menjadi malas berinventasi, terutama investor asing. Padahal potensi pertumbuhan ekonomi nasional itu berada di daerah.
Potensi kekayaan sumber daya alam ada di daerah. Jokowi mencontohkan seperti Sumatera Selatan yang memiliki kekayaan sumber daya energi seperti batu bara dengan cadangan 22,24 miliar ton. Sementara hingga saat ini baru mampu dimanfaatkan dan diproduksi sekitar 20 juta ton pertahun.
“Belum lagi minyak bumi dan gas, serta sumber energi listrik. Sayang potensi itu jika tidak digarap oleh para investor,” ujar dia.
Pemerintah pusat merencanakan secara bertahap untuk mengembangkan infrastruktur di Sumatera Selatan, seperti pelabuhan ekspor Tanjung Api Api, penyelesaian jalan tol Palembang-Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir, dan rel kereta api menuju kawasan pelabuhan ekspor tersebut.
Penyelesaian Pelabuhan Tanjung Api Api di Kabupaten Banyuasin ini akan dilakukan secepatnya guna memenuhi kebutuhan ekspor barang dan jasa, serta komoditas perkebunan, dan pertanian, kata Jokowi.
Artikel ini ditulis oleh:
