Ia juga mendesak masyarakat internasional agar melakukan tindakan terhadap “hasutan Israel terhadap hak rakyat Palestina”.
Pada Ahad (24/12), Palestina mengecam rencana Israel untuk membangun 300.000 unit permukiman baru di Jerusalem Timur, dan pada saat yang sama berkirar akan mempertimbangkan kajian menyeluruh mengenai proses perdamaian.
Kementerian Urusan Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina mengatakan di dalam satu pernyataan bahwa rencana Israel adalah bagian dari proyek kolonial dan perluasan Israel yang diterapkan oleh pemerintah Israel yang didorong oleh tindakan paling akhir Presiden AS Donald Trump untuk mengakui Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Kementerian itu menganggap Trump sepenuhnya bertanggung-jawab atas setiap tindakan baru yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina, tanah mereka dan semua tempat suci.
Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada hari yang sama juga memperingatkan mengenai dampak yang mungkin muncul akibat rencana Israel mengenai “Greater Jerusalem”, yang berusaha menghubungkan secara geografis semua permukiman dan memutus semua persinggungan Tepi Barat Sungai Jordan.
Sementara itu, partai Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Fatah, pada 24 Desember mengatakan Dewan Sentral Fatah akan mempertimbangkan “kajian menyeluruh mengenai proses perdamaian Palestina-Israel” dalam pertemuan mendatangnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Andy Abdul Hamid
