Jakarta, Aktual.com – Pada tanggal 16 Agustus, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengungkapkan bahwa kebijakan transfer ke daerah bertujuan untuk memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
“Dalam upaya memperkuat sinergi antara Pusat dan Daerah, Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas kebijakan transfer ke daerah agar memberikan manfaat konkret bagi masyarakat,” ujar Presiden Joko Widodo dalam pidato saat menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024 serta Nota Keuangan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sidang Tahun 2023-2024, yang diselenggarakan di Gedung MPR/DPR Jakarta pada hari Rabu.
Dalam pidato mengenai RAPBN 2024 sebagai bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Presiden menyatakan bahwa langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kualitas kebijakan transfer ke daerah dan memberikan manfaat yang konkret bagi masyarakat, antara lain dilakukan melalui harmonisasi belanja antara pusat dan daerah, khususnya dalam mendukung program-program prioritas nasional, termasuk transformasi ekonomi.
“Selanjutnya, kami akan memperkuat pengelolaan dan penggunaan dana transfer ke daerah, terutama untuk meningkatkan mutu layanan publik serta pembangunan daerah yang inklusif,” tambah Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI bersama DPR RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tahun 2023.
Ia melanjutkan, upaya lain yang diambil adalah meningkatkan kemandirian fiskal daerah dengan menguatkan sistem perpajakan di daerah, sambil tetap menjaga iklim investasi, mendukung kemudahan berbisnis, dan mendorong pengembangan pendanaan daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pidato tersebut diutarakan oleh Presiden Joko Widodo dalam rangka memberikan keterangan pemerintah mengenai RUU APBN Tahun 2023 dan nota keuangan pada rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023/2024 pada hari Rabu tanggal 16 Agustus.
Sebagai informasi tambahan, APBN tahun 2024 dirancang untuk mengatasi tantangan masa kini dan masa depan. Oleh karena itu, kebijakan APBN tahun 2024 diarahkan untuk “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Dalam upaya transformasi ekonomi ini, terdapat dua strategi utama, yaitu strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah. Strategi jangka pendek difokuskan pada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, pengendalian inflasi, serta peningkatan investasi.
Sementara itu, strategi jangka menengah berfokus pada lima agenda utama. Pertama, menciptakan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, sejahtera, dan kompetitif melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta reformasi dalam perlindungan sosial, termasuk penguatan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.
Agenda kedua adalah akselerasi pembangunan infrastruktur yang mendukung transformasi ekonomi, terutama dalam sektor energi, pangan, konektivitas, Teknologi Informasi, dan Komunikasi. Agenda ketiga melibatkan pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Agenda keempat adalah meningkatkan aktivitas ekonomi yang memberikan nilai tambah tinggi, melalui pengolahan sumber daya alam, sementara agenda kelima menyoroti pengembangan ekonomi berkelanjutan.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Sandi Setyawan
