Tunisia, Aktual.com – Presiden Tunisia Kais Saied pada Sabtu (11/9) mengindikasikan dia bersiap untuk mengubah konstitusi negara, tetapi mengatakan dia hanya akan melakukannya dengan menggunakan cara konstitusional yang ada, tujuh pekan setelah dia merebut kekuasaan dalam gerakan yang disebut musuhnya kudeta.
Komentar itu mewakili pernyataannya yang paling jelas tentang apa yang ingin dia lakukan selanjutnya, setelah bersumpah “tidak ada jalan kembali” ke situasi di negara Afrika Utara itu sebelum intervensinya pada 25 Juli.
Berbicara langsung di televisi di sebuah bulevar Tunis pusat, Saied mengatakan dia menghormati konstitusi demokratis 2014 tetapi itu tidak abadi dan dapat diamendemen.
“Amendemen harus dilakukan dalam kerangka konstitusi,” katanya kepada saluran Sky News Arabia dan televisi pemerintah Tunisia.
Salah satu penasihat Saied mengatakan kepada Reuters pada Kamis (9/9) bahwa presiden berencana untuk menangguhkan konstitusi dan menawarkan versi amendemen melalui referendum, yang mendorong oposisi dari partai politik dan serikat buruh UGTT yang kuat.
Kecemasan telah tumbuh, baik secara internal maupun di antara negara-negara demokrasi Barat yang telah mendukung keuangan publik Tunisia, atas niat Saied sejak pengumuman 25 Juli bahwa ia memecat perdana menteri dan menangguhkan parlemen.
Mantan profesor hukum tata negara itu membenarkan tindakan itu dengan mengutip langkah-langkah darurat dalam konstitusi yang menurut para pengkritiknya dan banyak pakar hukum tidak mendukung intervensinya.
Meskipun dia memperpanjang tindakan tanpa batas setelah sebulan, dia belum menunjuk pemerintah baru atau membuat pernyataan yang jelas tentang niat jangka panjangnya, karena Tunisia berjuang untuk menghadapi krisis ekonomi yang bergulir.
Saied juga mengatakan pada Sabtu (11/9) bahwa dia hampir menunjuk pemerintahan baru. Para duta besar dari Kelompok Tujuh ekonomi maju minggu ini mendesaknya untuk segera melakukannya dan kembali ke “tatanan konstitusional, di mana parlemen terpilih memainkan peran penting.”
Intervensi
Intervensi Saied mendapat dukungan luas setelah bertahun-tahun kelumpuhan politik, tetapi telah mendorong Tunisia ke dalam krisis satu dekade setelah membuang otokrasi dan memeluk demokrasi dalam revolusi yang memicu Musim Semi Arab.
Para pemimpin politik telah mengeluh tentang konstitusi sejak disetujui pada 2014, seraya menyerukan agar konstitusi diubah menjadi sistem presidensial yang lebih langsung, atau sistem parlementer yang lebih langsung.
Pasal 144 konstitusi mengatakan amendemen dokumen hanya dapat diajukan ke referendum jika telah disetujui oleh dua pertiga parlemen, sebuah lembaga yang disebut Saied bulan lalu sebagai “bahaya bagi negara”.
Parlemen saat ini terpilih pada 2019, seminggu setelah Saied terpilih. Dia tidak memiliki kekuatan untuk membubarkannya dan mengadakan pemilihan baru, tetapi beberapa partai di parlemen yang sangat terfragmentasi itu telah mengindikasikan bahwa mereka dapat melakukannya sendiri.
Ennahda Islamis moderat, partai terbesar di parlemen dengan seperempat kursi, menuduh Saied melakukan kudeta dan pada Sabtu mengatakan menyimpang dari konstitusi berarti mundur dari demokrasi.
UGTT, serikat buruh utama di Tunisia, juga pada Sabtu mengisyaratkan menentang gagasan untuk menangguhkan konstitusi dan menyerukan pemilihan parlemen baru – sebuah jalan yang mungkin sedang dipertimbangkan Saied. (Reuters)
Artikel ini ditulis oleh:
As'ad Syamsul Abidin
