Jakarta, Aktual.com – Pemerintahan Joko Widodo dinilai telah abai dan bertindak tidak adil terhadap dunia pendidikan Indonesia saat ini. Pimpinan komisi X DPR Sutan Adil Hendra menegaskan, ketidakadilan itu terjadi karena salah satu unsur penting pendidikan yang tidak diperhatian secara layak oleh pemerintah.
Hal tersebut terbukti karena faktanya saat ini memang masih banyak tenaga honorer K2 dan Non K yang hanya mendapatkan kesejahteraan sebesar Rp 200 ribu sampai Rp 300 ribu.
“Mereka telah memberikan pengabdian yang begitu besar tapi sekadar ketika ada pengangkatan PNS mereka justru tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah,” kata Sutan dalam diskusi Gerindra Mendengar bertajuk ‘Wajah Pendidikan Indonesia’, Rabu (6/2).
Ia menjelaskan, honorer K2 yang belum diangkat berjumlah 351.965. Sedangkan saat ini kebutuhan guru PNS sejumlah 988.133. Sementara itu, selain tenaga K2, pemerintah sekarang dianggap telah menelantarkan tenaga non K.
Padahal tenaga non K menurut Sutan sebenarnya juga mempunyai peran yang cukup penting meskipun untuk Non K hanya berada di posisi operator.
“Ini merupakan ketidakadilan pemerintah. Untuk itulah persoalan guru honorer menjadi priorits di pemerintahan prabowo sandi. Kami akan perjuangkan untuk kesejahteraan mereka dan bergairah untuk mereka bisa semakin mengabdi di dunia pendidikan,” ujarnya.
Dalam kesemoatan yang sama, Nurul Hamidah Pimpinan Forum Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan meminta agar pemerintah segera menyelesaikan carut marut masalah yang tak kunjung usai.
Hal tersebut dikarenakan terhambatnya penyelesaian masalah tenaga K2 dan semakin memperlambat penyelesaian status Non-K.
“Kami mengharapkan adanya regulasi untuk non k karena sampai dengan saat ini untuk non k belum mendapatkan pengakuan dari pemerintah daerah seperti persoalan SK termasuk juga upah yang saat ini masih seadanya,” tutup Nurul menambahkan.
Artikel ini ditulis oleh:
