Jakarta, Aktual.co — Pernyataan Menteri BUMN Rini Soemarno yang menyebut bahwa untuk menjadi Direktur Utama Pertamina harus kemampuan manajerial dan kepemimpinan tanpa mengharuskan menguasai hal teknis dalam dunia migas menuai kritikan dan analisa.
Global Future Institute (GFI) menilai bahwa pernyataan tersebut merupakan indikasi dari skema Privatisasi Pertamina yang dirancang oleh pihak yang menganut paham neoliberal. Pasalnya, Pemerintah mencari kandidat bos Pertamina yang profesional, berintegritas, nasionalis, independent (non partisan), tidak terkooptasi jaringan mafia migas dan sistem lama, dan berpengalaman di industri migas dari hulu sampai hilir.
“Untuk menangani tata kelola Migas, harus selaras antara skema, rencana sistem, rencana strategis dan daya dukung manajemennya. Dengan memilih Dirut Pertamina yang semata-mata hanya menguasai aspek manajemen, tanpa menguasai lingkup strategis dan seluk-beluk bisnis Migas secara spesifik, nantinya akan mengondisikan Pertamina sebagai produsen Migas Indonesia, untuk masuk dalam skema Privatisasi Pertamina yang dirancang oleh para pihak yang menganut haluan paham neoliberal dalam perekonomian nasional kita,” kata Direktur GFI Hendrajit di Jakarta, Jumat (14/11).
Sehingga, skema ekonomi neoliberal tersebut secara sistematis dan terencana dijabarkan dalam tata kelola Migas Indonesia, termasuk di dalam tubuh Pertamina.
Sebelum ini sempat beredar beberapa nama calon Dirut Pertamina diantaranya, Ahmad Faisal (Mantan Dirut Niaga Ptm Era Ari Soemarno), Widhyawan Prawiraatmadja (SKK Migas-Staf Khusus Menteri ESDM Sudirman Said), Budi Sadikin (Dirut Mandiri), dan Rinaldi Firmansyah (Dirut Telkom).
“Menelisik skenario Rini Soemarno, nampaknya agenda privatisasi Pertamina akan menjadi prioritas dalam rangka meliberalisasikan sektor hilir dan untuk itu mendukung skema ini, akan menjadi tugas pokok Dirut Pertamina Baru nantinya,” sambungnya.
Menurutnya, skema menteri Rini Soemarno untuk menguasai sektor migas perlu diwaspadai.
“Inilah skema Meneg BUMN yang perlu diwaspadai, karena besar kemungkinan muara dari skema ini adalah agar korporasi-korporasi asing bisa masuk ke Pertamina,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
