Ia juga menuturkan, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan mesti memperkuat rasa persatuan bangsa, bukan memecah-belah atas dasar kepentingan jangka pendek.
Di situlah, menurut dia, pentingnya musyawarah untuk mufakat terkait kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan yang tidak menerapkan praktek privatisasi dan komersialisasi guna mewujudkan keadilan sosial.
Terkait poros maritim dunia yang menjadi salah satu visi pemerintah, Abdul Halim yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu berpendapat, visi tersebut secara geografis sangat relevan, namun belum ada internalisasi nilai-nilai Pancasila di dalamnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman Ridwan Djamaluddin mengatakan pemerintah mendorong pengembangan pelabuhan yang jadi motor dalam visi menjadi poros maritim dunia.
“Secara umum, pemerintah Indonesia mendorong pengembangan pelabuhan dengan payung besar pengembangan poros maritim Indonesia, sehingga program-program yang mendukung ke arah sana kita prioritaskan,” kata Ridwan Djamaluddin.
ANT
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
