Jakarta, Aktual.com – Pelaksanaan Munaslub yang hanya mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum (Ketum) DPP Partai Golkar, dinilai tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
Atau hanya berdasarkan atas penetapan tersebut dilakukan melalui Rapat pleno DPP Partai Golkar.
Demikian disampaikan Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Golkar, Priyo Budi Santoso (PBS) di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (15/12).
“Satu-satunya jalan yang legal dan halal menurut AD/ART adalah lewat Munaslub kalau terjadi pergantian kepemimpinan partai di tengah jalan,” kata Priyo Budi.
Oleh karena itu, harus dibuka pintu kontestasi selebar-lebarnya, adil dan sehat bagi figur-figur yang ingin maju sebagai calon ketua umum.
Dia mengkhawatirkan, bila kemudian ketua umum yang ditetapkan secara aklamasi hanya melalui rapat pleno DPP, hanya akan menjadi celah delegitimasi ke depannya. Mekanisme yang demokratis harus tetap dipertahankan.
Bahkan, dia juga mengklaim banyak pihak yang menyayangkan mekanisme pemilihan tersebut.
“Setelah lewat mekanisme demokratis ini terpilih seorang ketua umum, dia akan punya legitimasi yang kuat, akan didukung dan kami semua akan mematuhi dan menghormati sebagai commander baru Partai Golkar,” pungkas mantan wakil ketua DPR RI.
Untuk diketahui, rapat pleno DPP Partai Golkar sebelumnya memutuskan memilih Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto.
Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid menyatakan, sejak berstatus terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto dinonaktifkan sebagai Ketua Umum Golkar.
Selanjutnya, Golkar akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengukuhkan Airlangga sebagai ketua umum.
Novrijal Sikumbang
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
