Jakarta, Aktual.com — Ketua Pergerakan Aktivis untuk Reformasi dan Demokrasi (PRODEM), Andrianto, mempertanyakan kepantasan Menteri BUMN Rini Soemarno menggawangi pelaksanaan proyek kereta cepat Jakarta – Bandung. Sebab Rini sudah direkomendasikan DPR RI untuk diberhentikan dari jabatannya.
“Apakah pantas Menteri BUMN melakukan groundbreaking dengan Presiden Jokowi, dimana posisinya sendiri setengahnya sudah tidak pantas sebagai Menteri BUMN,” terang Andrianto dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (10/2).
Diungkapkan dia, legal standing atau kedudukan Menteri BUMN Rini Soemarno di Kabinet Kerja sebenarnya sudah berkurang. Khususnya, setelah hasil tahap pertama Panitia Khusus Pelindo II disepakati bersama melalui sidang paripurna DPR agar Menteri BUMN diberhentikan dari jabatannya.
“Kita tahu dari personality-nya sebagai Menteri BUMN, sudah berkurang legal standingnya. Kenapa? Karena pada Desember lalu ada keputusan resmi dari DPR, Pansus Pelindo II, dimana dalam rekomendasi itu meminta supaya Presiden mengganti atau bahasa vulgarnya memecat Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN,” jelasnya.
Dari sisi urgensinya, kereta cepat menurut Andrianto juga tidak terlalu dibutuhkan masyarakat di Jakarta dan Bandung. Sebab moda transportasi Jakarta – Bandung sudah banyak, bahkan bisa dikatakan lebih dari cukup. Ia menyebutnya urgensi kereta cepat Jakarta – Bandung tidak masuk akal.
Selain itu, proyek senilai USD5,5 miliar itu dinilai Andrianto terlalu Jawa sentris. Proyek yang terus-terusan memberikan munculnya benih-benih perpecahan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di luar Jawa.
“Kita tidak menginginkan NKRI ini Jawa sentris, karena bisa menimbulkan benih-benih perpecahan. Terlalu banyak pembangunan di tanah Jawa, diluar Jawa akan semakin banyak yang marah,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
