Jakarta, Aktual.com — Penempatan Tim Sukses ke dalam beberapa posisi strategis di BUMN dinilai negatif oleh publik. Apa yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla ini tidak sejalan dengan janjinya pada masa kampanye pemilihan presiden 2014 lalu.
Dimana saat itu Jokowi menyatakan akan menempatkan orang-orang profesional ke berbagai posisi yang tepat, tidak terkecuali di BUMN.
Demikian disampaikan pengamat kebijakan publik, Ibnu Purna, mengkritisi hasil survei yang dilakukan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) di Jakarta, Minggu (21/6).
Survei KedaiKOPI pada 26 Mei – 3 Juni 2015 dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 250 responden di kawasan segi tiga emas Jakarta. Responden merupakan kelas menengah atau pekerja profesional di kawasan Sudirman, Thamrin dan Kuningan-Rasuna Said.
Hasilnya, tercatat 64,0 persen responden menyatakan tidak setuju penempatan Tim Sukses di BUMN. Sisanya sebesar 36,0 persen menyatakan setuju.
“Publik mengharapkan BUMN dapat tumbuh lebih profesional dan menjadi lokomotif perekonomian nasional, dan ini akan tercapai bila campur tangan politik semakin minimal,” kata Ibnu.
Posisi di BUMN, hendaknya diisi oleh orang-orang yang profesional sehingga mampu membawa BUMN menjadi lebih produktif dan inovatif sekaligus menjadi lokomotif pembangunan nasional.
“Kenyataannya, banyak Tim Sukses ditempatkan pada posisi BUMN yang kurang tepat karena tidak sesuai dengan keahliannya,” jelas dia.
Kesalahan tersebut, lanjut Ibnu, masih ditambah dengan buruknya komunikasi yang dilakukan pemerintah. Dimana penunjukkannya tidak dijelaskan alasannya kepada publik. Alasan yang disampaikan lebih ditekankan bahwa yang bersangkutan tidak duduk atau aktif di partai politik.
Artikel ini ditulis oleh:
