Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih mengaku khawatir jika kebijakan Presiden Jokowi melalui program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di seluruh Indonesia termasuk di Papua, berjalan lancar dan bertahan.
Lantaran, selama ini PT Pertamina kerap mengaku rugi besar sehingga menaikan harga BBM beberapa tahun belakangan ini.
“Kita mendukung semua (kebijakan itu), dan kita lihat saja ujian kebijakan itu. Apakah bisa berjalan lancar? Ya kita tunggu saja. Karena yang menjadi persoalan, apa ini bisa bertahan hingga 2-10 tahun dan bahkan seterusnya,” kata Eni, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (25/10).
“Apalagi kan kita sering dengar Pertamina mengaku rugi sehingga menaikan harga BBM, hal ini juga perlu diantisipasi pemerintah jangan sampai tidak sehat bagi bisnis Pertamina sendiri. Kita tidak ingin harga BBM di Papua mahal lagi,” tambah dia.
Politikus Golkar ini juga mengingatkan agar pemerintah serius menjalankan program yang menjadi kebijakan presiden, jangan timbul kesan apa yang dilontarkan Jokowi hanya sebatas pencitraan saja.
“Makanya kita meminta pada pemerintah atau pertamina mencari strategi jitu agar benar-benar kebijakan ini dapat berjalan terus, dan jangan sampai dianulir,” pungkas dewan dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur X itu.
Sebelumnya, Presiden Jokowi di di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua pada Selasa (18/10) lalu, meresmikan program BBM satu harga di seluruh Indonesia agar berkeadilan.
Pada kesempatan itu, presiden memerintahkan bawahannya agar harga premium dan solar di Jawa Rp6.450/liter dan 5.150 /liter juga dirasakan warga Papua hingga yang berada di pelosok sekalipun. Dimana, selama ini harga di daerah pegunungan Papua mencapai Rp60.000-Rp100.000 /liternya.
*Novrizal
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
