Jakarta, Aktual.com – Program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga harus dijalankan sesuai dengan kondisi keuangan PT Pertamina (Persero).
Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azam Asman kepada wartawan, Kamis (26/7). Azam menilai, meskipun memiliki niat baik, tapi penugasan kepada Pertamina ini akan sia-sia jika tidak dilakukan dengan perhitungan masak-masak.
“Jangan BBM Satu Harga itu disebut baik-baik saja. Tapi, apa cukup uangnya. Itu bagus, tapi konsumsi di Papua juga mungkin tidak besar,” ujarnya.
Menurut politisi Partai Demokrat itu, wajar jika BUMN seperti Pertamina menanggung penugasan tertentu demi kebutuhan rakyat Tanah Air.
Bahkan ia menyebut BUMN tidak bisa tidak menerima penugasan karena tugasnya adalah menjadi agen pemerintah dalam merealisasikan program negara.
Namun, ia menegaskan BUMN tidak boleh dirugikan oleh beban penugasan karena tidak terkompensasi dengan baik oleh pemerintah.
“Tidak bisa kalau tidak ada penugasan karena rakyat membutuhkan. Jadi pemerintah harus memikirkan, jangan beri tugas tapi tidak dikasih uangnya,” tutur Azam.
Pertamina pada 2017 mengalami penurunan laba (potential lost) sebesar 19,3 persen dari 3,16 miliar dolar AS pada 2016, turun menjadi 2,55 miliar dolar AS pada 2017.
Penurunan laba tersebut disebabkan karena Pertamina tidak dapat menaikkan harga jual Premium dan Solar di tengah meroketnya harga minyak dunia yang mencapai 74,1 dolar AS per barel.
Dalam waktu hampir bersamaan, kurs rupiah cenderung melemah, sehingga berpotensi membengkakkan biaya operasional, terutama biaya impor BBM.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan
