Jakarta, Aktual.co —Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menilai mandeknya program-program yang dimiliki Gubernur DKI terdahulu, yakni Joko Widodo dan pasangannya saat itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), lantaran terganjal persoalan payung hukum.
Karena ketiadaan payung hukum itulah, ujar Pras, program-program yang dimiliki pasangan itu tidak terjamin pelaksanaannya. Padahal menurut dia, program-program yang digagas Jokowi-Ahok sudah sangat bagus.
“Sebenarnya pak Jokowi dan Ahok punya terobosan baru untuk kepentingan Jakarta yang diperlukan. Masalah banjir, macet, kesehatan, pendidikan, ruang terbuka hijau, sudah bagus. Nah, mereka membuat terobosan yang harus membutuhkan payung hukum. Ini yang membuat stagnan,” ujar mantan bendahara tim pemenangan Jokowi-Ahok saat Pemilu Gubernur DKI lalu, di DPRD DKI, Selasa (21/4).
Diketahui, Rapat Pimpinan Gabungan DPRD DKI sepakat memberi ‘rapor merah’ terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Ahok.
Pimpinan fraksi dan komisi DPRD DKI sepakat menilai kinerja Ahok beserta jajaran Pemprov DKI di tahun 2014 buruk.
Buruknya kinerja Ahok di 2014 lalu, salah satunya tercermin dari rendahnya Pendapatan Daerah yang hanya Rp 43,4 triliun dari target Rp 65 triliun, atau hanya tercapai 66,80 persen.
Artikel ini ditulis oleh:
