Semarang, Aktual.com – Rezim Joko Widodo-Jusuf Kalla dianggap tidak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya dalam menerapkan paradigma ekonomi-politik yang dijadikan sistem oleh rezim boneka imperialis pimpinan Amerika Serikat.
Disampaikan Putut Prabowo dari Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Wilayah Jawa Tengah, konflik-konflik agraria di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari paradigma ekopol rezim Jokowi-JK yang seperti itu.
“Yaitu investasi, monopoli tanah dan politik upah murah tenaga kerja,” ujar dia, dalam siaran pers terkait Hari Tani Nasional, yang diterima Aktual.com, Senin (28/9).
Tiga hal ini, sambung dia, mewujud dalam program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Laju MP3EI di Indonesia tiada berubah sedikitpun meski rezim berganti dari SBY-JK/Budiono ke Jokowi-JK.
Nahasnya, kata dia, semenjak program ini dilancarkan sebagai ‘obat’ untuk mengatasi persoalan ekonomi Indonesia, krisis agraria pun meningkat tajam.
Kritik dia, di saat yang sama rezim Jokowi-JK justru mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang seolah pro rakyat. Seperti program distribusi lahan 9 juta hektar melalui berbagai regulasi pertanahan, program 1 milyar rupiah dana desa melalui UU Desa, atau pun Program Ketahanan Pangan.
“Namun hal ini justru terlihat wataknya yang pro imperialis, tatkala disandingkan dengan regulasi MP3EI,” ujar dia.
Misal, Koridor Jawa yang memposisikan pulau ini sebagai destinasi pendorong industri dan jasa nasional. Dengan dalih program tersebut, kata dia, pembangunan infrastruktur, berbagai ijin pertambangan dan pendirian pabrik serta berbagai proyek properti dengan segala cara dikeluarkan.
“Kasus yang menimpa rakyat di kawasan Karst pun masih nyaring di telinga. Maka konflik rakyat dan pengusaha-pemerintah pun tak terelakkan,” beber dia.
Artikel ini ditulis oleh:
