Jakarta, aktual.com – Ketua Tim Pelaksana Program Kartu Prakerja, M Rudy Salahuddin, mengumumkan bahwa pelaksanaan Program Kartu Prakerja pada tahun 2023 akan mengadopsi skema normal. Rudy, yang juga menjabat sebagai Deputi IV Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menyampaikan bahwa setelah pandemi COVID-19 mereda, program ini akan beroperasi dengan skema yang lebih standar.
“Seiring dengan berakhirnya pandemi COVID-19 di tahun 2023, Program Kartu Prakerja telah memasuki babak baru dengan pelaksanaan skema normal, setelah sebelumnya pada tahun 2020 sampai 2022 dilaksanakan dengan skema semi bansos,” ujarnya saat melakukan sosialisasi skema normal Program Kartu Prakerja di Yogyakarta pada Rabu (9/8/2023).
Rudy menjelaskan bahwa skema normal merupakan desain asli dari Program Kartu Prakerja yang lebih menitikberatkan pada peningkatan kompetensi melalui pelatihan dalam berbagai bentuk, termasuk pelatihan tatap muka (luring), daring, dan kombinasi keduanya (hibrid).
“Hal yang baru dalam skema normal antara lain besaran bantuan dalam skema normal ditingkatkan dari yang semula Rp1 juta menjadi Rp3,5 juta, sementara insentifnya diturunkan dari sebelumnya Rp2,4 juta menjadi hanya Rp600.000,” jelasnya.
Dalam penyelenggaraan skema normal pada semester pertama 2023, Rudy menyatakan bahwa hasil evaluasi telah mendorong komite untuk melanjutkan pelatihan tatap muka ke 13 provinsi. Dia juga mengharapkan partisipasi aktif dari pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan skema normal Program Kartu Prakerja di wilayah masing-masing.
“Pemerintah daerah (pemda) sangat kami harapkan turut menyukseskan pelaksanaan skema normal Program Kartu Prakerja di daerah masing-masing,” kata Rudy.
Rudy juga menambahkan bahwa pemerintah daerah dapat mendorong lembaga pelatihan yang memiliki potensi di wilayah mereka, seperti Balai Latihan Kerja (BLK) dan lembaga pelatihan swasta, untuk menjadi penyedia pelatihan, terutama dalam format pelatihan tatap muka.
“Pemda juga dapat mendorong lembaga pelatihan potensial yang ada di daerah masing-masing, baik itu BLK dan atau lembaga pelatihan swasta untuk dapat menjadi penyedia pelatihan, khususnya pelatihan luring, bagi penerima Kartu Prakerja di wilayahnya masing-masing,” katanya.
Sementara itu, Direktur Operasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Hengki Sihombing, mengungkapkan bahwa sejak awal 2023, skema normal Program Kartu Prakerja telah mencakup 489 kabupaten dan kota dalam jangka waktu empat bulan pelaksanaan.
“Pemerintah daerah (pemda) sangat kami harapkan turut menyukseskan pelaksanaan skema normal Program Kartu Prakerja di daerah masing-masing,” tuturnya.
Dia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah juga dapat membantu dalam menyebarkan informasi dan memastikan pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan skema normal ini melalui aparatur pemerintahan setempat hingga tingkat desa.
“Pemda juga dapat mendorong lembaga pelatihan potensial yang ada di daerah masing-masing, baik itu BLK dan atau lembaga pelatihan swasta untuk dapat menjadi penyedia pelatihan, khususnya pelatihan luring, bagi penerima Kartu Prakerja di wilayahnya masing-masing,” tambahnya.
Dalam periode empat bulan sejak awal 2023, Program Kartu Prakerja yang mengadopsi skema normal ini terus bergerak maju dengan upaya untuk mencakup area yang lebih luas dan memberikan pelatihan berbasis kompetensi kepada penerima kartu.*
Artikel ini ditulis oleh:
